Finnews.id – Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memberikan klarifikasi resmi terkait pasal perzinahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan segera diterapkan.
Ia menepis anggapan aturan baru tersebut mengubah secara ekstrem ketentuan lama.
Menurut Supratman, substansi pasal perzinahan masih mengacu pada norma KUHP sebelumnya, dengan penyesuaian terbatas pada aspek perlindungan hukum tertentu.
“Secara prinsip, pasal perzinahan tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang lama,” tegas Supratman di Jakarta, Senin, 5 Januari 2026.
Perubahan utama dalam pasal tersebut terletak pada perluasan subjek hukum, khususnya jika perzinahan melibatkan anak di bawah umur.
Langkah ini diambil untuk memastikan negara memiliki instrumen hukum yang lebih kuat dalam melindungi anak dari eksploitasi dan kejahatan seksual.
Supratman mengungkapkan pembahasan pasal ini di DPR berlangsung cukup panjang dan penuh dinamika.
“Isu ini sangat sensitif karena berkaitan dengan moralitas, sehingga semua fraksi, baik nasionalis maupun berbasis agama, memberikan perhatian besar,” jelasnya.
KUHAP Baru Perkuat Sistem Peradilan Pidana
Selain KUHP, pemerintah juga melakukan pembaruan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Salah satu poin penting adalah penegasan posisi Polri sebagai penyidik utama.
Menurut Supratman, kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan dan menyeragamkan proses penyidikan, terutama karena banyak tindak pidana khusus di luar KUHP yang melibatkan penyidik dari kalangan pegawai negeri sipil.
Dalam KUHAP baru, pemerintah memperkenalkan konsep plea bargaining. Yaitu mekanisme pengakuan bersalah oleh terdakwa untuk mendapatkan keringanan hukuman.
Skema ini mirip dengan praktik yang diterapkan di sistem hukum Amerika Serikat.
Meski demikian, Supratman menegaskan bahwa mekanisme tersebut tidak menghilangkan proses peradilan. “Pengakuan bersalah tetap harus diuji di pengadilan, bukan keputusan sepihak,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran publik mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, Supratman menilai anggapan tersebut keliru.
Mekanisme Kontrol Hukum
Ia memastikan setiap tindakan seperti penangkapan, penyitaan, hingga penahanan tetap berada di bawah mekanisme kontrol hukum.
“Tidak ada kewenangan absolut. Semua tindakan tetap harus sesuai prosedur dan dapat diuji secara hukum,” tegasnya.
Konsep restorative justice juga menjadi bagian dari reformasi hukum pidana. Namun, Supratman menekankan tidak semua perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan.
Penerapan pendekatan keadilan restoratif tetap memerlukan penetapan resmi dari pengadilan, sehingga tidak membuka ruang penyelesaian perkara secara sembarangan.
Supratman menekankan pentingnya kesiapan seluruh elemen penegak hukum dalam menghadapi penerapan KUHP dan KUHAP baru.
Mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan harus berada dalam satu pemahaman.
“Transisi ini memerlukan kesiapan bersama agar sistem hukum berjalan efektif dan adil,” pungkasnya.
