finnews.id – Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, secara terbuka meminta maaf atas penembakan di Pantai Bondi baru-baru ini dan mengumumkan reformasi yang luas.
Dalam konferensi pers di Gedung Parlemen, Canberra, Senin, 22 Desember 2025, Albanese mengatakan, pemerintahnya akan bekerja setiap hari untuk melindungi warga negara Australia.
“Saya merasakan beban tanggung jawab atas kekejaman yang terjadi saat saya menjabat sebagai perdana menteri. Dan saya minta maaf,” katanya menurut transkrip yang dipublikasikan di situs web perdana menteri.
Albanese mengumumkan serangkaian usulan legislatif yang bertujuan untuk memperkuat perlindungan terhadap kejahatan kebencian dan aktivitas ekstremis, menekankan konsultasi luas dengan masyarakat dan Parlemen.
Langkah-langkah yang diusulkan termasuk menciptakan pelanggaran yang diperberat untuk khotbah kebencian yang menganjurkan kekerasan terhadap kelompok yang dilindungi dan meningkatkan hukuman untuk ujaran kebencian atau advokasi kekerasan dan perusakan properti.
Pemerintah juga mempertimbangkan untuk memberikan wewenang untuk membatalkan visa bagi individu yang terlibat dalam ujaran kebencian, menampilkan simbol kebencian, atau berasosiasi dengan kelompok teroris atau kelompok terlarang.
Pemerintah Australia Akan Ubah Undang-undang Kepabeanan
Menurut perdana menteri, mereka juga berupaya untuk mengubah Undang-Undang Kepabeanan untuk melarang materi ekstremis atau simbol kebencian.
Albanese menambahkan bahwa pejabat negara bagian dan wilayah juga bekerja sama untuk mengoordinasikan perubahan reformasi undang-undang senjata api.
Pada hari Minggu, Albanese juga mengatakan bahwa badan intelijen dan penegak hukum federal negara itu akan ditinjau menyusul penembakan massal pada 14 Desember di Pantai Bondi, Sydney.
Tinjauan tersebut akan selesai pada bulan April dan dipublikasikan.
Minggu lalu, seorang pria dan putranya melepaskan tembakan di pantai di Sydney, menewaskan 15 orang dan melukai 42 lainnya. Polisi menggambarkan insiden itu sebagai “serangan teroris.”
