finnews.id – Otoritas Malaysia menyampaikan bahwa masih ada satu warganya yang belum ditemukan setelah bencana banjir bandang dan longsor melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
Kementerian Luar Negeri Malaysia menjelaskan bahwa pihak Konsulat Jenderal Malaysia di Medan tetap berkoordinasi dengan otoritas Indonesia untuk melanjutkan proses pencarian.
“Operasi SAR untuk mencari warga negara Malaysia yang dilaporkan hilang akibat tanah longsor di Padang Panjang kini memasuki hari ke-15. Upaya pencarian tetap dilanjutkan, dan Konsulat Jenderal terus memberikan dukungan konsuler kepada keluarga, yang berada dalam kontak erat dengan pihak berwenang Indonesia,” tulis pernyataan tersebut.
Sebelumnya, tiga wisatawan lanjut usia asal Malaysia yang sempat dikabarkan hilang berhasil ditemukan di Aceh dan sudah dipulangkan. Satu warga lanjut usia lainnya yang sempat tidak bisa dihubungi juga sudah kembali ke Malaysia setelah berhasil terhubung dengan keluarganya.
Pihak Malaysia menegaskan bahwa tidak ada laporan baru terkait warganya yang hilang atau terdampak bencana di Sumatra. Mereka juga mengingatkan seluruh warga Malaysia yang tengah berada atau melintas di wilayah terdampak untuk tetap berhati-hati, mengikuti perkembangan cuaca, serta mematuhi arahan dari otoritas Indonesia.
Kementerian Luar Negeri Malaysia turut mengimbau warga Malaysia untuk melaporkan keberadaan mereka kepada perwakilan Malaysia terdekat dan menjaga komunikasi dengan keluarga.
“Warga Malaysia yang memerlukan bantuan, atau keluarga yang tidak dapat menghubungi kerabat di daerah terdampak, dianjurkan untuk segera menghubungi Konsulat Jenderal,” demikian pernyataan Kemenlu Malaysia.
Bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut melanda Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara pada 27 November 2025. Sejumlah akses yang sebelumnya terputus kini mulai terbuka kembali, sehingga memungkinkan tim SAR menjangkau lebih banyak lokasi.
Namun beberapa daerah pedalaman, terutama di Aceh Tamiang, sebagian wilayah Sumatra Barat, dan kawasan Tapanuli, masih menghadapi keterbatasan akses, pasokan penting, serta pemulihan layanan dasar.
