finnews.id – Pemerintah Australia telah mengambil langkah kontroversial yang memicu perdebatan sengit di dalam dan luar negeri dengan memberlakukan Larangan Media Sosial 16 Tahun Australia.
Kebijakan ini, yang didukung kuat oleh Perdana Menteri Anthony Albanese sebagai cara untuk mengembalikan kontrol kepada keluarga dan melindungi kesehatan mental generasi muda, kini mulai menunjukkan dampaknya di lapangan.
Di tengah pujian dari banyak orang tua dan pendukung kesehatan mental, muncullah gelombang reaksi yang kompleks dan emosional dari mereka yang paling terdampak langsung: para remaja dan pemuda yang tiba-tiba terputus dari jaringan sosial mereka.
Respons mereka tidak seragam; ada yang mengungkapkan kepanikan, ada yang menuntut hak pribadi, namun ada pula yang menunjukkan kesadaran akan bahaya laten di balik layar ponsel.
Gelombang Kepanikan dan Ketergantungan: Suara Remaja yang Menolak
Bagi banyak remaja, larangan ini terasa seperti pemutusan tiba-tiba dari sumber informasi, hiburan, dan koneksi sosial yang fundamental.
Ketergantungan yang terbentuk selama bertahun-tahun membuat banyak dari mereka mengalami kejutan emosional yang mendalam.
Siswi Tahun 8 dari Sydney, yang diinisialkan A, menceritakan bagaimana larangan itu “menghantam lebih keras daripada yang saya duga.” A menggambarkan kepanikan yang ia rasakan ketika menyadari kehilangan akses ke “pilar” dalam hidupnya, termasuk Snapchat, Instagram, YouTube, dan TikTok.
Ia bahkan mencoba mengakali sistem verifikasi usia menggunakan wajah kakaknya yang lebih tua, sebuah tindakan yang menunjukkan tingkat keterikatan yang sudah melampaui kebiasaan.
Ia merasa kehilangan segalanya, mulai dari snaps lucu dengan teman hingga ide memasak dan motivasi belajar.
Reaksi penolakan lain datang dari remaja yang menuntut otonomi pribadi. S, seorang remaja 15 tahun, berpendapat bahwa penggunaan media sosial seharusnya menjadi “keputusan pribadi.”
Senada dengan itu, T, juga 15 tahun, menyuarakan kritik yang terarah pada metode regulasi, mengatakan bahwa pemerintah “seharusnya mengatur kontennya bukan orang yang melihat kontennya.
” Pandangan ini mencerminkan perasaan bahwa remaja merasa hak mereka untuk menentukan pilihan digital telah dilanggar, dan mereka berpendapat bahwa tanggung jawab seharusnya ditujukan kepada platform atau pembuat konten berbahaya, bukan pada pengguna.
