finnews.id – Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi secara resmi mendeklarasikan penurunan populasi sebagai “masalah terbesar” yang dihadapi negara tersebut. Ia menggarisbawahi urgensi tantangan ekonomi dan sosial yang muncul dari fenomena tersebut.
Mengutip Newsweeek, Kamis (20 November 2025), Takaichi menegaskan perlunya langkah-langkah darurat untuk membalikkan tren ini. Sebagai respons, Takaichi telah menetapkan rencana aksi dan membentuk Markas Strategi Populasi guna mempromosikan tindakan pencegahan secara komprehensif.
“Menyadari bahwa tantangan terbesar yang dihadapi negara kita adalah penurunan populasi, kami telah mendirikan Markas Strategi Populasi untuk mempromosikan tindakan pencegahan secara komprehensif,” ujar Takaichi dalam pertemuan perdana badan tersebut.
Strategi ini mencakup reformasi besar seperti memajukan langkah-langkah untuk mengatasi penurunan angka kelahiran, menciptakan lingkungan kerja dan hidup yang lebih stabil di daerah pedesaan bagi kaum muda dan perempuan, membangun ekonomi regional baru yang menghasilkan nilai tambah, hingga mempromosikan koeksistensi dengan talenta asing.
Jepang, yang oleh PBB diklasifikasikan sebagai masyarakat super-aged dengan hampir 30% dari populasinya berusia di atas 65 tahun, menghadapi prospek ekonomi yang suram. Angka kelahiran total Jepang terus merosot hingga mencapai 1,15, jauh di bawah tingkat penggantian 2,1 yang diperlukan.
Tren demografi ini telah mengikis komunitas pedesaan, meningkatkan rasio ketergantungan jumlah non-produktif yang ditopang oleh pekerja, dan memberikan tekanan kolosal pada jaring pengaman sosial negara tersebut, yang secara langsung mengancam pertumbuhan jangka panjang ekonomi terbesar di wilayah Asia.
Masalah krisis populasi ini telah menjadi fokus utama pemerintah Jepang. Rencana pengeluaran tahunan sebesar 3,6 triliun yen Jepang (sekitar Rp 3.836 triliun) yang dijanjikan oleh mantan Perdana Menteri Fumio Kishida untuk paket kebijakan anak dan keluarga, dijadwalkan mulai berlaku pada tahun fiskal 2026.
