finnews.id – Kegiatan Retret di Akmil Magelang menjadi panggung diskusi strategis bagi para kepala daerah se-Indonesia. Salah satu yang menarik perhatian adalah gagasan yang disampaikan oleh Gubernur Banten, Andra Soni.
Dalam forum tersebut, Andra Soni menyoroti berbagai persoalan pemerintahan daerah, mulai dari ketimpangan fiskal antar wilayah, hingga perlunya intervensi infrastruktur hingga ke tingkat desa.
Andra Soni juga mengungkapkan persoalan disparitas fiskal yang terjadi antar kabupaten/kota di Banten. Kota-kota seperti Tangerang dan Tangerang Selatan memiliki pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi berkat sektor properti, restoran, dan perhotelan yang berkembang pesat.
Sebaliknya, daerah seperti Lebak dan Pandeglang masih bergantung pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat.
“Bandingkan Tangerang Selatan dan Pandeglang. Di Tangerang, banyak restoran dan hotel yang menghasilkan pajak besar. Sementara di Pandeglang, masyarakat masih berkutat dengan rumah tidak layak huni,” ujarnya, Senin, (24/2/2025).
Ia menegaskan perlunya kebijakan yang lebih adil dalam alokasi anggaran, terutama untuk membantu daerah-daerah yang memiliki ketertinggalan dalam infrastruktur dan layanan publik.
Selain masalah fiskal, Andra Soni juga menyoroti persoalan jalan desa yang menjadi salah satu keluhan utama masyarakat. Menurutnya, masyarakat di berbagai daerah lebih mengutamakan kondisi jalan yang baik dibandingkan dengan aspek pembangunan lainnya.
“Masyarakat itu yang utama itu jalan,” ucapnya.
Namun, saat ini intervensi pemerintah provinsi dalam pembangunan jalan desa masih terbatas oleh regulasi. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan pemerintah provinsi untuk lebih aktif berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur desa.
Tak heran kata Andra, di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, desa masuk ke dalam program Asta Cita ke-6 yang berbunyi ‘membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
