finnews.id — Menteri Agraria dan Tata Ruan/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan, pihaknya pendukung MAKI yang melaporkan pengesahan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) di pagar laut Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Diketahui, koordinator MAKI, Bonyamin Saiman membuat laporan tersebut ke KPK beberapa waktu lalu. Menurut Nusron Wahid, laporan itu dapat membantu menuntaskan kasus yang tengah didalami oleh pihaknya.
“Itu dengan senang hati kalau ada pihak-pihak masyarakat itu ingin menuntaskan masalah ini dengan secara setransparan mungkin. Dengan senang hati kami berterima kasih,” kata Nusron Wahid di Tangerang, Jumat, 24 Januari 2025.
Menurut Nusron, laporan yang dibuat Bonyanin ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap Pemerintahan Indonesia.
Sehingga, dengan adanya laporan tersebut, kasus ini dapat diselesaikan dengan lebih transparan terkait kasus SHGB dan SHM di Laut Tangerang.
“Itu bagian energi, bagian dari support, bagian dari kontrol sosial. Kami ingin tuntaskan masalah ini setransparan mungkin Secepat mungkin, setuntas-tuntasnya,” tuturnya.
Dia menegaskan, pihaknya akan terus menindaklanjuti terkait HGB dan SHM yang cacat material ini dengan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN. Tujuannya agar kasus ini dapat selesai hingga tuntas.
“Tentunya di level kami ya kewenangan kami. Yang lain ya kewenangan lembaga yang lain. Karena ini kan kami gak bisa menuntaskan secara sendiri-sendiri,” tukasnya.
Sebelumnya, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman melaporkan penerbitan pengesahan sertifikat hak milik (SHM) dan hak guna bangunan (HGB) di lokasi pagar laut, Banten, Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Kamis, 23 Januari 2025. Ia menduga ada praktik korupsi dalam proses tersebut.
Boyamin menilai wilayah laut tidak boleh diklaim atau dikuasai pihak tertentu. Ia menduga ada berkas yang dipalsukan sehingga sertifikat bisa dikeluarkan.
“Jadi ada dugaan pemalsuan di letter C, letter D, warkah dan lain sebagainya menyangkut dokumen dan data tanah itu,” tegasnya .
Lebih lanjut, Boyamin juga tak percaya lahan yang disertifikasi itu tadinya daratan. Sebab, tidak ada pelebaran air laut sejak beberapa tahun terakhir.
Sehingga, ia menduga telah terjadi pelanggaran dengan acuan Pasal 9 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas penerbitan dokumen tersebut. Boyamin merasa KPK harusnya melakukan pengusutan.
Adapun dalam laporan itu, Boyamin menyebut sejumlah nama. Tapi, ia tak mau memerinci lebih lanjut.
Ia menambahkan, hanya ada nama menteri yang masuk dalam laporannya tapi bukan menteri di era Kabinet Merah Putih. Termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
“Ada dua Menteri, yang jelas bukan Pak Nusron Wahid. Jadi yang sebagian besar Menteri A, yang sepuluhan persen Menteri B,” urainya. (candra/dsw)
