Pakai sistem apa pun pasti ada hebohnya. Sistem pengelompokan yang lama pun punya kelemahan. Pernah juga heboh. Berkali-kali. Yang penting, setelah pakai sistem desil teruslah lakukan evaluasi: kelemahan yang muncul segera diatasi.
Persoalannya di pendataan yang membuat seseorang masuk dapil berapa. Pemerintah punya banyak versi data ekonomi. Salah satunya berdasar kemampuan belanja Anda setiap tahun. Ada juga data berdasar pendapatan setahun. Di zaman Orde Baru pernah ada ukuran tidak lagi miskin: kalau lantai rumahnya sudah diplester dengan semen. Pernah juga ada ukuran: kalau tembok rumahnya sudah terbuat dari bata. Kelak, kalau sistem desil ditolak, mungkin salah satu ukuran yang akan dipakai: rumahnya pakai genteng atau seng.
Sistem desil di Indonesia hanyalah meniru apa yang dilakukan negara lain. Kita termasuk yang ketinggalan.
Negara maju juga punya cara untuk menentukan pengelompokan masyarakatnya. Bukan berdasar kemampuan belanja, tapi berdasar kemampuan mereka membayar pajak.
Di sana tidak ada desil. Yang ada kuantil. Masyarakat hanya dibagi lima: miskin, menengah bawah, menengah atas, kaya, dan super kaya.
Kegunaan yang lebih penting dari sistem desil dan kuantil adalah untuk mengukur tingkat ketimpangan di masyarakat. Dengan potret desil yang ada, pemerintah harusnya prihatin: kok ketimpangan ekonomi begitu besar. Untuk itulah ada desil. Bukan ‘dibelokkan’ hanya untuk bantuan sosial.
Jangan-jangan heboh desil sekarang ini justru membuat orang melupakan tujuan perumusan desil. Jangan-jangan justru lupa terhadap kenyataan adanya kesenjangan.
Mungkin saja di negara seperti Denmark pembagiannya hanya tiga: mampu, kaya, kaya sekali karena di sana tidak ada lagi yang miskin. Baiknya kita tunggu komentar dari ”perusuh kaburan” seperti Bung Liang yang sekarang tinggal di Denmark.
Tentu yang penting bukan pakai desil, kuantil, atau tidak pakai apa-apa sama sekali. Yang penting itu kapan tidak ada lagi desil dua dan satu –setidaknya hilangkan yang 1 dulu. (DAHLAN ISKAN)
