finnews.id – Kejaksaan Agung RI mengambil langkah tegas dengan mencopot jabatan Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Joko Budi Darmawan. Pencopotan ini dilakukan setelah yang bersangkutan diamankan oleh tim internal terkait dugaan penyimpangan dalam penanganan perkara.
Langkah pencopotan jabatan ini disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (JAMIntel) Reda Manthovani. Ia menegaskan bahwa keputusan tersebut bertujuan untuk mempermudah proses klarifikasi secara objektif.
“Yang bersangkutan bersama beberapa kepala seksi sudah kami amankan. Pencopotan jabatan dilakukan agar proses klarifikasi bisa berjalan lebih leluasa,” ujar Reda di Surabaya, Kamis (2/4/2026).
Kasus ini disebut bermula dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik tidak wajar dalam penanganan perkara. Selain Aspidum, sejumlah pejabat lain di lingkungan kejaksaan juga ikut diperiksa.
Tim Pengamanan Sumber Daya Organisasi (Pam SDO) kemudian bergerak melakukan penindakan awal dengan mengamankan pihak terkait untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut.
Investigasi Tertutup
Menurut Reda, proses penyelidikan dilakukan secara tertutup oleh direktorat khusus di bidang intelijen. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan bukti secara akurat tanpa mengganggu proses hukum.
“Kami bekerja secara senyap, seperti mencari jarum dalam jerami. Bukti dikumpulkan, termasuk dari rekaman CCTV dan pendekatan lain,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak akan ragu menindak jika ditemukan minimal dua alat bukti yang sah.
Sanksi Etik hingga Pidana
Kejagung memastikan akan menindak sesuai hasil pemeriksaan:
- Jika hanya pelanggaran etik langsung diserahkan ke bidang pengawasan
- Jika ditemukan unsur pidana (suap/pemerasan) langsung dilimpahkan ke bidang Pidana Khusus
Langkah ini disebut sebagai bagian dari komitmen penegakan hukum yang bersih dan transparan.
Diamankan Sebelum Lebaran
Sebelumnya, Joko Budi Darmawan diamankan dan dibawa ke Jakarta pada 18 Maret 2026, atau beberapa hari sebelum perayaan Idul Fitri.
Ia diketahui pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya sebelum menduduki posisi strategis di Kejati Jawa Timur.
Tidak Ada Toleransi
Kejaksaan Agung RI menegaskan bahwa langkah pencopotan ini bukan sekadar peringatan, melainkan bentuk keseriusan dalam membersihkan internal institusi.
Beberapa kasus serupa sebelumnya bahkan telah berlanjut hingga ke persidangan, sebagai bukti komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.
Kasus pencopotan Aspidum Kejati Jawa Timur ini menjadi sorotan publik dan menegaskan bahwa pengawasan internal di tubuh kejaksaan terus diperketat. Proses klarifikasi masih berlangsung, dan hasil akhirnya akan menentukan apakah kasus ini berujung pada sanksi etik atau pidana.
