Pemerintah daerah didorong untuk segera mempercepat penetapan lahan lindung demi mengejar target nasional. Jika ingin melakukan alih fungsi dalam kondisi darurat, syaratnya sangat berat. Pengembang wajib mengganti lahan pertanian hingga tiga kali lipat, terutama untuk lahan yang sudah memiliki sistem irigasi teknis.
Amankan Aset Daerah: Penyerahan 103 Sertipikat Hak Pakai
Selain membahas soal kedaulatan pangan, dalam Rakor bersama Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Menteri ATR/BPN juga melakukan langkah nyata pengamanan aset negara. Pemerintah menyerahkan 103 Sertipikat Hak Pakai milik delapan kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah.
Langkah ini memastikan bahwa aset-aset milik pemerintah daerah memiliki kepastian hukum dan terlindungi dari sengketa lahan di masa depan. Turut mendampingi dalam agenda tersebut Dirjen Tata Ruang Suyus Windayana dan sejumlah pejabat teras Kementerian ATR/BPN lainnya untuk memastikan program reforma agraria dan tata ruang di daerah berjalan optimal. (*)
