“Biaya politik memang tidak hilang. Tapi terkonsentrasi. Dari kampanye terbuka ke lobi elite, dari ruang publik ke ruang tertutup,” paparnya.
Ia menambahkan, mekanisme ini justru melemahkan pengawasan publik dan memperbesar risiko suap serta korupsi politik yang sulit terdeteksi.
Bukan di Sistem, Tapi Penegakan Hukum
Menurut Arifki, perdebatan sistem pemilihan bisa menyesatkan jika tidak dibarengi pembenahan penegakan hukum.
“Selama pelanggaran pemilu jarang dihukum tegas, sistem apa pun akan bocor,” katanya.
Ia mengingatkan, pemilihan oleh DPRD berisiko membuat rakyat kembali menjadi penonton, bukan subjek demokrasi.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan mayoritas DPD Golkar mengusulkan Pilkada lewat DPRD. Tim kajian internal Golkar merekomendasikan tiga opsi:
- Pilkada langsung penuh
- Pilkada DPRD penuh
- Model hibrida/asimetris
“Pertimbangan utama adalah tingginya biaya politik Pilkada langsung,” ujar Doli.
Golkar mengusulkan tahapan partisipatif seperti konvensi terbuka dan voting DPRD secara terbuka untuk menekan moral hazard.
Sementara itu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan dukungan dengan syarat seluruh partai sepakat dan perubahan tidak memicu kegaduhan nasional.
“Dipilih langsung atau oleh DPRD sama-sama konstitusional, asalkan demokratis,” ujarnya, mengutip pandangan MK soal open legal policy.
Sedangkan PKS belum menentukan sikap final. MPW PKS DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menyebut partainya menimbang efisiensi biaya dan risiko berkurangnya representasi rakyat.
Terpisah, Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengingatkan bahaya kembalinya pola Orde Baru.
“Solusi biaya mahal bukan mengubah sistem, tapi memperkuat penegakan hukum politik uang,” tegasnya.
Ia mengusulkan penguatan Bawaslu, keterlibatan KPK, hingga peradilan ad hoc pemilu untuk memberi efek jera.
