Menurutnya, insentif tersebut bukan komponen upah minimum dan dinikmati oleh masyarakat umum.
Bahkan, hasil penelusuran KSPI di kawasan industri Cilincing dan Pulogadung menunjukkan bahwa dari sekitar 300 buruh, hanya sekitar 15 orang yang menerima insentif tersebut.
“Artinya hanya sekitar 5 persen buruh yang menerima, sementara upah minimum berlaku untuk seluruh pekerja. Ini tidak masuk akal,” paparnya.
Atas dasar itu, KSPI menuntut revisi UMP DKI Jakarta 2026 menjadi minimal Rp5,89 juta, serta penerapan UMSP DKI Jakarta 2026 sebesar 2–5 persen di atas KHL, disesuaikan dengan karakteristik sektor industri.
UMSK Jabar Dinilai Dilanggar
Selain UMP DKI Jakarta, KSPI juga memprotes penetapan UMSK se-Jawa Barat Tahun 2026.
Disebutkannya, seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat telah menyampaikan rekomendasi resmi UMSK, namun rekomendasi tersebut dicoret dan diubah oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Tindakan itu dinilai bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 Tahun 2024 serta kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto.
Alasan potensi PHK yang digunakan dinilai tidak terbukti, karena pada tahun sebelumnya tidak terjadi PHK massal setelah intervensi pemerintah pusat.
“UMSK sektor elektronik di Kabupaten Bekasi dicoret, padahal di sana ada perusahaan raksasa seperti Epson dan Panasonic,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan kekecewaan buruh Jawa Barat yang menilai gubernurnya terlalu sibuk membuat konten media sosial dan tidak melihat kondisi riil buruh di lapangan.
“Jangan sibuk membuat konten,” tegasnya.
Gugatan PTUN dan Aksi Berkelanjutan
KSPI memastikan akan menempuh dua langkah utama, yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat, serta menggelar aksi massa besar-besaran.
Pada 29 Desember 2025, aksi akan diikuti sekitar 1.000 buruh dengan titik kumpul di Patung Kuda pukul 10.00 WIB.
Sementara pada 30 Desember 2025, aksi diperkirakan melibatkan lebih dari 10.000 buruh, disertai rencana konvoi 10.000–20.000 sepeda motor dari berbagai wilayah Jawa Barat menuju Jakarta.
