Banjir Aceh Disebut ‘Tsunami Jilid Dua’, Gubernur Muzakir Manaf Desak Bupati Cengeng Mundur

Ia mengingatkan kepala daerah bahwa kondisi darurat menuntut keberanian, kecepatan, dan kepedulian, bukan sikap main aman atau mengeluh. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berdiri di barisan terdepan, bukan lari dari tanggung jawab.

Terkait kesehatan, Gubernur mengatakan telah mendatangkan dokter dari Malaysia untuk membantu merawat pasien yang terdampak, khususnya korban dengan kondisi berat serta penyakit pasca-banjir seperti infeksi, diare, dan penyakit kulit. Langkah ini diambil mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan dan lonjakan pasien di daerah terdampak.

Sebelumnya, Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil (Ayahwa), secara resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk memohon bantuan penanganan bencana dari Pemerintah Pusat.

Melalui surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025, Ayahwa menyatakan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan darurat terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Utara, Muntasir Ramli, membenarkan surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa dampak banjir sangat dahsyat dan meluluhlantakkan 90% wilayah Aceh Utara.

Dalam suratnya, Ayahwa menjelaskan bahwa bencana yang terjadi sejak 26 November 2025 ini memiliki daya rusak yang melebihi dampak Tsunami Aceh pada tahun 2004. Tsunami hanya merusak wilayah pesisir, sementara banjir kali ini melanda seluruh wilayah, mencakup 27 kecamatan dan 852 desa. Hingga hari kedelapan pascabencana, banjir dan longsor dilaporkan telah merenggut 121 nyawa dan menyebabkan 118 warga masih hilang.

Ayahwa menutup suratnya dengan permohonan bantuan tegas kepada Presiden: “Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada bapak presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara.”