Banjir Aceh Disebut ‘Tsunami Jilid Dua’, Gubernur Muzakir Manaf Desak Bupati Cengeng Mundur

Kepala Daerah Diimbau Mundur Jika Gagal Tangani Banjir

Finnews.id – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, menyampaikan pernyataan keras menyikapi bencana banjir yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Ia secara tegas meminta bupati atau kepala daerah yang dinilai cengeng dan tidak mampu menangani musibah banjir untuk mengundurkan diri.

“Jika ada bupati yang cengeng dan menyerah menghadapi musibah ini, silakan mengundurkan diri atau turun dari jabatan. Kita ganti dengan yang lain, yang siap bekerja untuk rakyat,” kata Muzakir Manaf di Aceh Timur, Jumat, 5 Desember 2025.

Pernyataan tersebut ia sampaikan menanggapi adanya sejumlah kepala daerah yang secara terbuka menyatakan ketidaksanggupan dalam menangani skala bencana di wilayahnya.

Menurut Gubernur, banjir yang terjadi saat ini tidak dapat dikategorikan sebagai bencana biasa.

Ia bahkan menyebut banjir yang melanda Aceh sebagai “Tsunami Jilid Kedua”, mengingat dampak dan luas wilayah terdampak dinilai lebih parah dibandingkan peristiwa Tsunami 2004 silam.

“Kalau tsunami 2004, air hanya datang sekitar dua jam. Akan tetapi, bencana banjir kali ini, air menggenangi rumah warga sampai lima hari lebih. Ini penderitaan luar biasa bagi rakyat Aceh,” jelasnya.

Data sementara menunjukkan setidaknya lima wilayah di Aceh mengalami banjir kategori berat, meliputi Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Utara, sebagian Bireuen, dan sebagian Aceh Tengah.

Di wilayah-wilayah tersebut, ribuan rumah terendam, akses transportasi terputus, aktivitas ekonomi lumpuh, dan ribuan warga terpaksa mengungsi. Bencana ini juga dilaporkan menyebabkan korban meninggal dunia dan korban hilang, serta kerusakan parah pada fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan jembatan.

Menanggapi kondisi darurat ini, Muzakir Manaf secara tegas memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan di tingkat bawah, mulai dari camat hingga keuchik (kepala desa) untuk bersikap proaktif dalam penanganan bencana.

“Tidak boleh ada camat atau keuchik yang hanya menunggu instruksi. Semua harus bergerak, turun ke lapangan, memastikan rakyat tertolong, dapur umum berjalan, bantuan sampai, dan tidak ada yang kelaparan,” tegas Gubernur.

Ia mengingatkan kepala daerah bahwa kondisi darurat menuntut keberanian, kecepatan, dan kepedulian, bukan sikap main aman atau mengeluh. Rakyat membutuhkan pemimpin yang berdiri di barisan terdepan, bukan lari dari tanggung jawab.

Terkait kesehatan, Gubernur mengatakan telah mendatangkan dokter dari Malaysia untuk membantu merawat pasien yang terdampak, khususnya korban dengan kondisi berat serta penyakit pasca-banjir seperti infeksi, diare, dan penyakit kulit. Langkah ini diambil mengingat terbatasnya fasilitas kesehatan dan lonjakan pasien di daerah terdampak.

Sebelumnya, Bupati Aceh Utara, Ismail A Jalil (Ayahwa), secara resmi menyurati Presiden Prabowo Subianto untuk memohon bantuan penanganan bencana dari Pemerintah Pusat.

Melalui surat bernomor 400/1832/2025 tertanggal 2 Desember 2025, Ayahwa menyatakan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam melakukan penanganan darurat terhadap bencana banjir dan longsor yang melanda wilayahnya.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Utara, Muntasir Ramli, membenarkan surat tersebut. Ia menjelaskan bahwa dampak banjir sangat dahsyat dan meluluhlantakkan 90% wilayah Aceh Utara.

Dalam suratnya, Ayahwa menjelaskan bahwa bencana yang terjadi sejak 26 November 2025 ini memiliki daya rusak yang melebihi dampak Tsunami Aceh pada tahun 2004. Tsunami hanya merusak wilayah pesisir, sementara banjir kali ini melanda seluruh wilayah, mencakup 27 kecamatan dan 852 desa. Hingga hari kedelapan pascabencana, banjir dan longsor dilaporkan telah merenggut 121 nyawa dan menyebabkan 118 warga masih hilang.

Ayahwa menutup suratnya dengan permohonan bantuan tegas kepada Presiden: “Kami menyatakan ketidakmampuan upaya penanganan darurat bencana dan memohon kepada bapak presiden agar kiranya membantu penanganan banjir di Kabupaten Aceh Utara.”