finnews.id – Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak pekan lalu.
Ribuan rumah warga rusak parah akibat banjir dan longsor di tiga wilayah tersebut. Bahkan, 507 orang masih dinyatakan hilang per Selasa (2/12) sore.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat korban tewas dari bencana itu bertambah menjadi 712 orang. Rinciannya, korban meninggal di Aceh 218 orang, korban meninggal di Sumut 301 orang, dan korban meninggal di Sumbar 193 orang.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor di tiga wilayah tersebut mencapai Rp68,67 triliun.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menegaskan bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat jelas memberi tekanan pada kinerja ekonomi kuartal IV 2025. Ia menyinggung bagaimana sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup optimistis.
“Proyeksi optimistis pemerintah di kisaran 5,6 persen-5,7 persen menjadi sulit dipertahankan karena aktivitas produksi, mobilitas barang, dan pendapatan rumah tangga di wilayah terdampak terhenti mendadak,” kata Rizal kepada media.
Rizal menyebut dampak dari bencana tersebut lebih bersifat gangguan sementara. Ia meyakini tidak ada perubahan arah fundamental ekonomi Indonesia.
Akan tetapi, ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran untuk segera bergerak menyelesaikan bencana tersebut. Pengaruh bencana ini terhadap laju perekonomian amat ditentukan dari kepedulian pemerintah terhadap kondisi di Pulau Sumatra.
“Seberapa besar koreksi pertumbuhan nanti sangat ditentukan oleh kecepatan negara memulihkan fungsi dasar ekonomi: membuka akses jalan, mengalirkan logistik, dan menjaga daya beli masyarakat di daerah yang terpukul,” jelasnya.
Proyek Mangkrak, Konsumen Apartemen Grand Pakubuwono Ngadu ke DPR
“Respons pemerintah harus bekerja simultan dalam dua lapis waktu. Dalam jangka pendek, negara perlu mengamankan rantai logistik, memastikan suplai kebutuhan pokok, dan menggerakkan kembali konsumsi melalui program padat karya dan dukungan modal kerja bagi UMKM lokal yang rentan kolaps,” saran Rizal.
Sedangkan dalam jangka panjang harus ada rekonstruksi dengan prinsip mitigasi. Rizal mencontohkan sejumlah solusi, seperti penguatan infrastruktur, perbaikan tata ruang, dan penataan ulang praktik pemanfaatan lahan di hulu agar risiko bencana tak menjadi siklus yang menggerus ekonomi setiap tahun.
Di luar bantuan kemanusiaan, Presiden Prabowo diminta memberikan skema stimulus untuk masyarakat terdampak bencana. Ia menegaskan langkah ini diperlukan demi menjaga keberlanjutan ekonomi, salah satunya dengan bantuan uang melalui skema transfer demi menahan penurunan konsumsi.
“Padat karya menjadi jembatan bagi pemulihan pendapatan, UMKM harus mendapat ruang bernapas melalui relaksasi kredit dan penundaan kewajiban. Sementara, sektor pertanian memerlukan subsidi input agar petani bisa kembali menanam tanpa menanggung beban awal yang berat. Dengan intervensi yang tepat dan cepat, potensi guncangan ekonomi dapat diredam dan proses pemulihan berjalan lebih terarah,” tandasnya.
Ekonom Bright Institute Muhammad Andri Perdana membedah dampak dari kerugian bencana yang diklaim sedikitnya Rp60 triliun terhadap laju ekonomi Indonesia. Secara kasar, ia mengatakan setidaknya 1 persen dari angka Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDB ADHB) akan tergerus.
Dengan kata lain, Andri menyebut bencana tersebut berpotensi menghapus sekurang-kurangnya 0,6 persen dari angka pertumbuhan ekonomi riil di kuartal IV 2025.
Ia lalu mengingatkan kelemahan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi dengan acuan PDB. Hal tersebut pada akhirnya tidak bisa mendiskon hasil produksi terdahulu yang sekarang sudah hancur, termasuk karena bencana.
Andri mencontohkan soal bangunan atau hasil produksi yang dulu dibangun serta dihitung sebagai pertumbuhan ekonomi. Ketika hal itu hancur karena bencana, justru tidak berarti akan dihilangkan dari perhitungan pertumbuhan ekonomi di periode berikutnya.
“Angka pertumbuhan ekonomi bisa saja akan terlihat masih aman, walaupun dampak sesungguhnya jauh lebih besar. Dan dampak dari produksi yang lumpuh setelah bencana menjadi dampak jangka panjang yang akan sulit pulih tanpa segera diberikan bantuan yang intensif,” ucap Andri.
“Sehingga di luar dampak angka pertumbuhan ekonomi, kerugian ekonomi keseluruhan dan kemanusiaannya sebenarnya jauh lebih besar yang tidak bisa ditangkap dari angka pertumbuhan ekonomi. Apalagi, kita berbicara nyawa manusia. Hal tersebut tidak bisa dikuantifikasikan secara rupiah,” tegasnya.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi menegaskan bencana besar di Sumatra memang mengganggu skenario pertumbuhan 5,7 persen. Namun, ia berpesan kualitas respons pemerintah terhadap bencana jauh lebih penting dari sekadar memaksakan angka target ekonomi.
“Pemerintah perlu berani mengakui perubahan kondisi ini dan menyesuaikan proyeksi serta strategi kebijakan. Penyesuaian itu bisa berupa percepatan realisasi belanja APBN yang berorientasi pada rekonstruksi, program padat karya, dan bantuan tunai terarah di wilayah terdampak,” ucapnya.
“Pemerintah juga perlu memberi ruang lebih longgar pada defisit anggaran guna mendukung pemulihan, selama tetap terkendali dan terkomunikasikan dengan baik kepada pasar,” sambung Syafruddin.
Di lain sisi, ia meminta penguatan koordinasi antara pemerintah dengan Bank Indonesia (BI) untuk menjaga likuiditas perbankan. Negara harus mendorong restrukturisasi kredit bagi korban bencana dan memastikan suku bunga kebijakan tidak menghambat pemulihan sektor riil.
Ia juga mendorong perbaikan dalam jangka panjang. Menurutnya, pemerintah harus menjadikan bencana besar kali ini sebagai titik balik perbaikan tata ruang, penertiban izin di daerah hulu yang kritis, dan rehabilitasi daerah aliran sungai.
Investasi infrastruktur ke depan wajib menggunakan standar ketahanan bencana dan perubahan iklim, bukan cuma perhitungan biaya awal. Tanpa koreksi struktural, menurut Syafruddin, membuat setiap rupiah yang dikeluarkan hari ini hanya akan mengulang pola kerusakan yang sama di masa depan.
Selain itu, Syafruddin menekankan para korban bencana tidak cukup hanya menerima bantuan logistik sesaat. Mereka butuh insentif dan stimulus khusus agar dapat segera bangkit dan kembali produktif.
“Pemerintah sebaiknya merancang paket dukungan yang mencakup bantuan tunai bersyarat untuk kebutuhan dasar, pembebasan sementara atau pengurangan pajak dan retribusi lokal bagi pelaku usaha kecil di wilayah terdampak, serta program restrukturisasi kredit dengan subsidi bunga bagi petani, nelayan, dan pelaku UMKM,” sarannya.
“Stimulus juga bisa berbentuk bantuan modal kerja bergulir melalui skema yang dikelola BUMN, BPD, dan koperasi lokal. Disertai pendampingan usaha agar dana benar-benar menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, bukan hanya menutup konsumsi jangka pendek,” imbuhnya.
Agar tepat guna dan tepat sasaran, ia menyarankan penyaluran bantuan mengandalkan data terpadu kesejahteraan sosial. Upaya ini diperkuat dengan verifikasi pemerintah desa dan pemanfaatan kanal digital sederhana bagi penerima yang sudah melek teknologi.
“Dengan desain seperti ini, insentif tidak hanya meringankan beban hari ini, tetapi juga memulihkan kapasitas produksi masyarakat di daerah bencana sehingga kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional dapat pulih secepat mungkin,” tutupnya.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa percaya diri ekonomi Indonesia mampu terbang ke 5,7 persen year on year (yoy) pada akhir 2025. Sejumlah insentif di kuartal IV 2025 menjadi penopang lonjakan pertumbuhan ekonomi, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra) untuk 35 juta keluarga.
Perekonomian Indonesia awal tahun ini memang hanya sanggup tumbuh 4,87 persen secara tahunan, yang menurut Purbaya imbas pemerintah lambat belanja kala itu. Lalu, naik ke 5,12 persen yoy pada kuartal berikutnya dan tumbuh 5,04 persen year on year di kuartal III 2025.
“Kita expect di kuartal IV dengan hitungan, stimulus, BLT, dan lain-lain, kita expect ekonomi kita di kuartal IV bisa tumbuh 5,6 persen-5,7 persen. Kalau itu terjadi, maka, pertama, momentum pertumbuhan ekonomi kita sudah berbalik dari melambat ke arah percepatan. Kedua, full year ekonomi kita bisa tumbuh sebesar 5,2 persen,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (27/11).
Merespons kejadian bencana, Purbaya menegaskan Kementerian Keuangan siap menyuntik anggaran BNPB, jika memang dibutuhkan.
Nota Keuangan RAPBN 2026 mencatat anggaran BNPB tahun depan hanya Rp491 miliar. Angka itu turun drastis dibanding anggaran 2025 yang menyentuh Rp2,01 triliun.
“Anggaran BNPB itu masih ada sekitar Rp500 miliar lebih di BNPB yang siap. Terus kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap juga menambah dan sudah ada di anggarannya,” tegas sang Bendahara Negara, Senin (1/1), dikutip dari keterangan media.
“Nanti tergantung permintaan BNPB, kan Anda tahu, saya kaya. Tapi uangnya cukup, dari pos darurat bencana kalau gak salah dan itu tinggal BNPB ajukan ABT (Anggaran Belanja Tambahan) ke kita, nanti kita proses. Kita mah siap terus,” jelas Purbaya soal anggaran tambahan BNPB.
