finnews.id – Banjir bandang dan tanah longsor menerjang sekitar 50 kabupaten/kota di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) sejak pekan lalu.
Ribuan rumah warga rusak parah akibat banjir dan longsor di tiga wilayah tersebut. Bahkan, 507 orang masih dinyatakan hilang per Selasa (2/12) sore.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mencatat korban tewas dari bencana itu bertambah menjadi 712 orang. Rinciannya, korban meninggal di Aceh 218 orang, korban meninggal di Sumut 301 orang, dan korban meninggal di Sumbar 193 orang.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas banjir dan tanah longsor di tiga wilayah tersebut mencapai Rp68,67 triliun.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M Rizal Taufikurahman menegaskan bencana besar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat jelas memberi tekanan pada kinerja ekonomi kuartal IV 2025. Ia menyinggung bagaimana sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa cukup optimistis.
“Proyeksi optimistis pemerintah di kisaran 5,6 persen-5,7 persen menjadi sulit dipertahankan karena aktivitas produksi, mobilitas barang, dan pendapatan rumah tangga di wilayah terdampak terhenti mendadak,” kata Rizal kepada media.
Rizal menyebut dampak dari bencana tersebut lebih bersifat gangguan sementara. Ia meyakini tidak ada perubahan arah fundamental ekonomi Indonesia.
Akan tetapi, ia mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran untuk segera bergerak menyelesaikan bencana tersebut. Pengaruh bencana ini terhadap laju perekonomian amat ditentukan dari kepedulian pemerintah terhadap kondisi di Pulau Sumatra.
“Seberapa besar koreksi pertumbuhan nanti sangat ditentukan oleh kecepatan negara memulihkan fungsi dasar ekonomi: membuka akses jalan, mengalirkan logistik, dan menjaga daya beli masyarakat di daerah yang terpukul,” jelasnya.
Proyek Mangkrak, Konsumen Apartemen Grand Pakubuwono Ngadu ke DPR
“Respons pemerintah harus bekerja simultan dalam dua lapis waktu. Dalam jangka pendek, negara perlu mengamankan rantai logistik, memastikan suplai kebutuhan pokok, dan menggerakkan kembali konsumsi melalui program padat karya dan dukungan modal kerja bagi UMKM lokal yang rentan kolaps,” saran Rizal.
