Langkah Presiden Prabowo ini sekaligus menegaskan bahwa pemerintah menanggapi serius masukan masyarakat serta hasil kajian lembaga legislatif.

Hingga kini, berbagai pihak masih menantikan tindak lanjut dari lembaga peradilan serta BUMN terkait status ketiga mantan pejabat tersebut.

Rehabilitasi ini diprediksi memunculkan dinamika baru dalam diskusi publik mengenai transparansi hukum dan kebijakan pemerintahan Prabowo.