finnews.id – Hingga kini masih ada perusahaan di Indonesia yang belum memenuhi ketentuan upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Akibatnya, banyak karyawan yang mengeluhkan besaran gaji mereka.
Menyikapi kondisi ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, bahwa masyarakat kini bisa melaporkan besaran gaji yang tidak sesuai lewat kanal “Lapor Menaker”.
Tak hanya mengadukan besaran gaji, kanal “Lapor Menaker” juga bisa menjadi saluran untuk melaporkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pemerintah.
“Ketika ada penyelewangan, ketika ada hal-hal yang dianggap perlu segera kami tindak lanjuti, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan kanal informasi Lapor Menaker ini dengan seoptimalnya,” ucap Yassierli, Rabu, 12 November 2025, dikutip Antara.
“Ini sebagai upaya kami untuk membuka sekat informasi dari masyarakat, ada yang mengadu mungkin lewat Instagram, lewat apa, yang kita tidak mampu deteksi, kita berharap semua kanal itu tersatukan di kanal Lapor Menaker ini,” tutur Yassierli.
Ia mengungkapkan hal itu dalam peluncuran “Lapor Menaker” yang digelar di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Kanal tersebut dapat diakses melalui situs lapormenaker.kemnaker.go.id.
Sudah Ratusan Pengaduan Masuk Lewat Kanal “Lapor Menaker”
Yassierli mengungkapkan pada masa uji coba, ia menerima sekitar 600 pengaduan. Sebagian besar dari pengaduan tersebut terkait dengan pengupahan, jaminan sosial, dan berasal dari pekerja.
Laporan yang menjadi domain dari Kementerian Ketenagakerjaan akan langsung ditindaklanjuti bersama pengawas ketenagakerjaan.
Ia mencontohkan, apabila ada yang melapor soal PHK ke kanal Lapor Menaker, ia akan menindaklanjutinya dengan mengirimkan mediator.
Apabila isu pelaporan terkait dengan norma, maka ia akan menurunkan pengawas ketenagakerjaan.
Pengawas ketenagakerjaan adalah pegawai negeri sipil yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, termasuk melakukan pembinaan terhadap perusahaan dan pekerja.
