Biaya Politik Jadi Biang Kerok Korupsi 4 Gubernur Riau? MAKI Usul Pilkada Dihapus

Finnews.id – Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, menyoroti rekor kelam Provinsi Riau di mana empat gubernurnya terjerat korupsi, mengaitkannya dengan tingginya biaya politik. MAKI mendorong penghapusan Pilkada Gubernur dan pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai solusi fundamental.

Rekor Kelam Riau: Empat Gubernur Tersandung Korupsi

Kasus korupsi yang menjerat Abdul Wahid, Gubernur Riau keempat yang tersandung masalah hukum, memicu sorotan tajam dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, secara spesifik menyoroti rangkaian kasus korupsi yang melibatkan empat gubernur di Riau dalam beberapa tahun terakhir, menilai adanya pola sistemik yang berakar pada mahalnya biaya politik.

Menurut Boyamin, tingginya biaya politik merupakan penyebab utama seorang kepala daerah terjerat korupsi.

“Biaya ini meliputi dana kampanye yang besar, serta biaya untuk memperoleh rekomendasi dari partai politik yang cenderung tidak gratis. Dengan demikian, calon kepala daerah harus mengeluarkan dana yang sangat besar sebelum menjabat,” ujarnya, Jumat 7 November 2025.

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, telah menyatakan keprihatinan atas rekor buruk ini, berharap kasus terbaru Abdul Wahid menjadi pengingat bagi seluruh pejabat di Riau. KPK menetapkan Abdul Wahid, Tenaga Ahli Dani M Nursalam, dan Kepala Dinas PUPR PKPP Provinsi Riau M Arief Setiawan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan/atau penerimaan gratifikasi.

Tiga mantan Gubernur Riau sebelumnya yang juga terjerat kasus korupsi, yakni Saleh Djasit (terkait korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2003), Rusli Zainal (terkait suap proyek PON Riau 2012 dan izin kehutanan), serta Annas Maamun (terkait suap alih fungsi hutan), memperkuat citra gelap tata kelola pemerintahan di provinsi tersebut.

MAKI Usulkan Gubernur Ditunjuk Pusat untuk Pangkas Celah Korupsi

Untuk memutus mata rantai korupsi yang berulang, Boyamin Saiman mengusulkan solusi radikal: penghapusan Pilkada Gubernur. Ia menyarankan agar posisi gubernur diisi melalui penunjukan langsung oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah.