KPK meyakini bahwa setiap informasi, data, dan keterangan yang diberikan akan membantu proses penyelidikan ini hingga tuntas.
Dugaan mark-up ini merupakan isu krusial, mengingat proyek KCJB mengalami lonjakan biaya atau cost overrun yang masif, dari estimasi awal menjadi nilai yang jauh lebih tinggi.
Dugaan korupsi ini bisa menjerat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan jasa dengan harga di atas nilai wajar, merugikan keuangan negara secara signifikan.
Whoosh Menghadapi Dua Masalah Besar: Korupsi dan Utang
Di tengah penyelidikan dugaan korupsi ini, Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin turut menyinggung masalah finansial proyek Whoosh yang juga menjadi sorotan. Bobby mengungkapkan bahwa utang proyek kereta cepat yang membebani KAI dan KCIC saat ini sedang dicarikan solusi terbaik.
KAI telah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai holding KAI untuk mencari cara merestrukturisasi utang KCJB.
“Kami sudah koordinasi dengan Danantara, sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya,” jelas Bobby.
Langkah ini diperlukan untuk menjaga stabilitas finansial KCIC dan kelangsungan operasional Whoosh.
Meskipun Bobby mengaku pertemuannya dengan Presiden Prabowo pada Senin 3 November 2025 tidak secara spesifik membahas kereta cepat, ia menyebut Presiden Prabowo menyinggung sedikit mengenai persoalan ini.
Presiden Prabowo mengisyaratkan bahwa topik utang kereta cepat akan segera dibicarakan lebih lanjut dalam waktu dekat. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah utang Whoosh tetap menjadi perhatian penting bagi pemerintah.
Dengan adanya pernyataan kesiapan KAI untuk membuka data sepenuhnya kepada KPK dan komitmen untuk menyelesaikan isu utang, publik dapat mengharapkan adanya transparansi dan akuntabilitas penuh terhadap salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia ini.
