Home Ekonomi Apakah Pinjol Galbay Bisa Masuk Penjara? Ini Jawaban Hukumnya
Ekonomi

Apakah Pinjol Galbay Bisa Masuk Penjara? Ini Jawaban Hukumnya

Bagikan
Terbongkar! Ini Cara agar DC Pinjol Tidak Bisa Deteksi dan Lacak Keberadaanmu
Ilustrasi - Galbay Pinjol (Copilot)
Bagikan

finnews.id – Apakah pinjol galbay bisa masuk penjara? Pertanyaan ini sering muncul di benak mereka yang terlilit utang pinjaman online. Banyak yang ketakutan saat gagal bayar, apalagi jika mendapat ancaman dari debt collector. Namun, benarkah keterlambatan atau gagal bayar pinjol bisa membuat seseorang dipenjara?

Galbay Pinjol: Masalah Keuangan, Bukan Pidana

Apakah pinjol galbay bisa masuk penjara? Jawabannya: tidak. Gagal bayar atau wanprestasi dalam urusan utang piutang adalah ranah perdata, bukan pidana. Artinya, seseorang tidak bisa dipenjara hanya karena tidak mampu membayar utang, baik dari bank maupun pinjaman online legal.

Seperti dikutip dari pernyataan resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjol legal yang terdaftar di OJK harus mematuhi ketentuan perlindungan konsumen dan tidak boleh melakukan penagihan dengan cara mengancam atau menakut-nakuti. Jika ada pinjol yang mengancam akan memenjarakan nasabah karena galbay, besar kemungkinan itu adalah pinjol ilegal.

Landasan Hukum: Tidak Ada Penjara karena Gagal Bayar

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, seseorang tidak boleh dipenjara hanya karena tidak mampu memenuhi kewajiban utang. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 19 ayat (2) yang berbunyi:

“Tidak seorang pun karena kegagalan dalam memenuhi suatu kewajiban utang dapat dipidana penjara atau ditahan.”

Jadi, selama kasusnya adalah utang-piutang biasa dan tidak mengandung unsur penipuan atau kejahatan lain, maka tidak ada dasar hukum untuk memenjarakan seseorang karena galbay.

Kapan Galbay Bisa Menjadi Pidana?

Meskipun gagal bayar bukan tindak pidana, ada beberapa kondisi yang bisa membuat utang berubah jadi perkara pidana, misalnya:

Dalam kasus seperti ini, unsur pidananya bukan karena galbay, tapi karena tindakan melanggar hukum yang menyertai proses pengajuan.

Bagikan
Artikel Terkait
ASEAN Prihatin Tarif Sepihak Picu Fragmentasi Ekonomi Global, Desak Gencatan Senjata di Gaza
Ekonomi

ASEAN Prihatin Tarif Sepihak Picu Fragmentasi Ekonomi Global, Desak Gencatan Senjata di Gaza

finnews.id – ASEAN kembali bersuara lantang terhadap dinamika global yang semakin memanas....

Ekonomi

PLN EPI Catat Value Creation Rp14,08 Triliun, Jaga Pasokan Energi 2024 Tetap Aman

finnews.id – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) membukukan kinerja solid...

Badan Bank Tanah Perkuat Perlindungan Investasi Lewat Dukungan JAMDATUN
Ekonomi

Badan Bank Tanah Perkuat Perlindungan Investasi Lewat Dukungan JAMDATUN

finnews.id – Komitmen Indonesia dalam menciptakan iklim investasi yang aman dan berkeadilan...

PLN EPI Bukukan Laba Rp2,24 Triliun Sepanjang 2024, Ini Rahasianya Jaga Rantai Pasok Energi Nasional
Ekonomi

PLN EPI Bukukan Laba Rp2,24 Triliun Sepanjang 2024, Ini Rahasianya Jaga Rantai Pasok Energi Nasional

finnews.id – Siapa sangka, bisnis energi primer kini bukan cuma soal pasok...