finnews.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan kepastian bahwa kondisi defisit APBN tahun 2025 masih terkendali dan tidak perlu menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat maupun pelaku pasar. Penegasan ini ia sampaikan dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya,” ujar Sri Mulyani dengan nada optimistis di hadapan para peserta acara.
Ia menambahkan bahwa seluruh program kerja Presiden, termasuk pembangunan desa hingga penguatan koperasi desa, telah dirancang dan dibiayai sepenuhnya melalui ruang fiskal yang ada dalam APBN. Termasuk pula program Danantara dan penggunaan dividen negara, semua sudah diperhitungkan dengan cermat dalam struktur anggaran.
Target Defisit APBN Tetap pada Jalurnya
Sri Mulyani menjelaskan bahwa pemerintah tetap menjaga defisit APBN 2025 di kisaran 2,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp 616,2 triliun. Angka ini menurutnya bisa dicapai dengan memastikan realisasi belanja negara di angka Rp 3.621,3 triliun dan pendapatan negara sebesar Rp 3.005,1 triliun.
“APBN kita dirancang hati-hati. Semua belanja dan pendapatan sudah dihitung dan dikalkulasi agar tidak melampaui batas defisit yang kita tetapkan,” ungkapnya.
Tanggapan Atas Kebijakan Tarif AS
Dalam kesempatan yang sama, Sri Mulyani juga menyentil kebijakan terbaru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang menerapkan tarif resiprokal terhadap 60 negara, termasuk Indonesia. Menurutnya, keputusan tersebut tidak didasarkan pada prinsip ekonomi yang sehat.
“Cara menghitung tarif itu tidak bisa dimengerti oleh ekonom mana pun,” kritiknya. Ia menilai pendekatan Trump lebih bersifat transaksional ketimbang berbasis ilmu ekonomi.
“Tujuannya hanya agar Amerika tidak defisit dalam perdagangan, tapi itu tidak berarti punya dasar ekonomi. Ini murni keputusan politik dagang,” tambah Sri Mulyani.
APBN Masih Jadi Fondasi Pembangunan
Di tengah dinamika global yang tidak menentu, Sri Mulyani menekankan bahwa APBN tetap menjadi alat utama negara untuk melindungi dan membangun. Ia mengajak publik untuk tetap tenang dan percaya bahwa pengelolaan fiskal Indonesia masih berada di jalur yang aman dan terkendali. (Bianca Khairunnisa)
