Home News KPK Sebut Pj Kepala Daerah Tak Berikan Perbaikan Tata Kelola Pemda
News

KPK Sebut Pj Kepala Daerah Tak Berikan Perbaikan Tata Kelola Pemda

Bagikan
Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan.
Bagikan

finnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan penjabat (pj) tidak memberikan kontribusi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan daerah (pemda). Pengakuan itu berdasarkan data hasil survei penilaian integritas (SPI) 2024.

“Kalau dites secara statistik, penjabat itu tidak berpengaruh untuk perbaikan tata kelola di daerah,” tegas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan yang dikutip dari siaran, Sabtu 25 Januari 2025.

Pahala mengatakan, hasil survei itu juga menilai 508 pemerintah kabupaten/kota di Indonesia. Dari hasil survei yang telah diluncurkan, Lembaga Antirasuah ini mengungkapkan bahwa penjabat (Pj) kepala daerah tidak memengaruhi perbaikan tata kelola di daerah yang dipimpinnya.

Salah satu daerah yang dipimpin oleh Pj kepala daerah namun tidak memperlihatkan adanya perbaikan nilai integritas yakni Provinsi DKI Jakarta.

“Teorinya kalau penjabat ini, kan, dia tidak pakai biaya politik, kan, gitu, ya. Artinya, kalau dia jadi pejabat, harusnya dia tidak terbeban untuk ngumpulin duit lah, gitu,” jelasnya.

Dari hasil SPI itu, Pahala menegaskan, secara keseluruhan daerah yang dipimpin oleh Pj kepala daerah mengungkapkan tidak membaik. Pahala mengungkapka, Pj tersebut tidak terbebani biaya politik untuk memimpin daerah tersebut.

“Jadi, harusnya SPI-nya membaik. Tapi, kita lihat enggak begitu, penjabat itu ternyata enggak ada pengaruhnya buat SPI. Ada beberapa daerah misalnya DKI, ya, itu turun,” tambahnya.

Pahala mengungkapkan, daerah yang disurvei tersebut merupakan daerah yang dipimpin oleh Pj selama 1 hingga 2 tahun. Namun, bukannya membawa perbaikan, justru nilai integritas daerah yang dipimpin Pj tersebut makin menurun.

“Padahal penjabatnya kita pilih yang 2 tahun dan 1 tahun (memimpin), lho. Jadi bukan penjabat yang 1 bulan 2 bulan, enggak,” pungkas dia.

Sebelumnya, KPK melakukan penilaian terhadap 604 instansi yang terdiri dari 508 pemerintah kabupaten/kota, 94 kementerian/lembaga, 37 pemerintah provinsi, dan 2 BUMN. Hasil survei penilaian integritas (SPI) 2024, indeks integritas nasional tahun ini mencapai skor 71,53.

Bagikan
Artikel Terkait
Fakta Baru Sidang Kasus dr Aulia Risma: Dokter Jiwa Pastikan Bukan Bunuh Diri
News

Fakta Baru Sidang Kasus dr Aulia Risma: Dokter Jiwa Pastikan Bukan Bunuh Diri

finnews.id – Kabar terbaru datang dari persidangan kasus kematian dr Aulia Risma...

News

Warga Haya Seret PT Waragonda ke Mabes Polri, Pemeriksaan Saksi Dimulai!

finnews.id – Mabes Polri melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus dugaan...

Syarat dan Ketentuan Masuk Sekolah Kedinasan 2025: Apa Saja yang Harus Kamu Siapkan?
News

Syarat dan Ketentuan Masuk Sekolah Kedinasan 2025: Apa Saja yang Harus Kamu Siapkan?

finnews.id – Syarat dan ketentuan masuk sekolah kedinasan 2025 menjadi topik yang...

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025: Sudah Siap Catat Tanggal Pentingnya?
News

Jadwal Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2025: Sudah Siap Catat Tanggal Pentingnya?

finnews.id – Jadwal pendaftaran sekolah kedinasan 2025 menjadi topik hangat yang tak...