finnews.id – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyiapkan tiga skenario terkait dengan pemberian tunjangan kinerja (tukin) dosen berstatus aparatur sipil negara (ASN).
“Kita memberikan tiga skenario,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendiktisaintek, Togar M Simatupang kepada wartawan usai mengikuti rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025.
Dia menjelaskan skenario itu, pertama, skenario dengan jumlah anggaran Rp2,8 triliun atau yang paling mendekati nominal yang disetujui oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini, yaitu Rp2,5 triliun.
Dalam skenario tersebut, pemberian tukin diprioritaskan untuk dosen ASN di Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN Satker), yakni PTN yang beroperasi sebagai satuan kerja di bawah naungan Kementerian dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU), yang belum memiliki remunerasi atau penghasilan berupa gaji, tunjangan, bonus, dan insentif berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tingkat profesionalisme dosen terkait.
Skenario kedua adalah tukin dengan total anggaran Rp3,6 triliun diprioritaskan untuk dosen ASN di PTN Satker dan PTN BLU yang sudah memiliki remunerasi, tetapi besarnya remunerasi itu masih di bawah besaran tunjangan kinerja, dan skenario ketiga adalah semua dosen ASN atau sekitar 81.000 orang menerima tukin dengan total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp8,2 triliun.
“Besarnya itu, (skenario) yang pertama Rp2,8 triliun, yang kedua Rp3,6 triliun, yang terakhir itu Rp8,2 triliun, sekitar itu,” ucapnya.
Togar menyampaikan persoalan tukin dosen ASN itu merupakan salah satu hal yang dibahas oleh Kemendiktisaintek dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Sebelumnya, saat ditemui terpisah, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyampaikan persetujuan anggaran tukin dari Kementerian Keuangan sebesar Rp2,5 triliun merupakan angin segar bagi para dosen ASN.
“Yang jelas ini angin segar bagi para pejuang tukin kita bahwa Kementerian Keuangan, pemerintahan Pak Prabowo Subianto, sudah mengungkapkan tukin tahun 2024 terbayarkan Rp2,5 triliun,” kata dia.
