finnews.id – Pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menuai sorotan. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 25.644 unit kendaraan masuk dalam proyek ini—angka besar yang langsung menarik perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa lembaganya tidak tinggal diam. Pengadaan barang dan jasa, menurutnya, memang menjadi salah satu sektor paling rawan praktik korupsi.
“Ini tentu menjadi perhatian KPK,” ujar Budi kepada wartawan di Jakarta.
Area Rawan Korupsi Sejak Awal Proses
KPK menyoroti bahwa potensi penyimpangan dalam pengadaan tidak hanya terjadi saat eksekusi, tetapi sudah bisa muncul sejak tahap perencanaan.
Mulai dari analisis kebutuhan, penentuan spesifikasi kendaraan, hingga distribusi—semua tahap dinilai krusial dan berisiko jika tidak dilakukan secara transparan.
Budi mempertanyakan apakah kebutuhan kendaraan tersebut benar-benar telah dianalisis secara menyeluruh. Ia juga menyinggung apakah spesifikasi motor yang dipilih relevan dan merata untuk semua wilayah operasional.
Pemenang Tender Disorot
Sorotan juga mengarah pada pihak pemenang tender, yakni PT Yasa Artha Trimanunggal. Perusahaan ini disebut-sebut belum memiliki jaringan dealer yang luas, sehingga memunculkan tanda tanya publik.
Menanggapi hal ini, KPK menekankan bahwa yang terpenting adalah proses pengadaannya.
“Kenapa vendor tertentu yang menang, pasti ada argumentasi. Itu yang harus bisa dipertanggungjawabkan,” tegas Budi.
Klarifikasi dari BGN
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa proyek ini menggunakan anggaran tahun 2025 dan belum didistribusikan secara resmi.
Dari total rencana 25 ribu unit, sebanyak 21.801 unit disebut sudah terealisasi.
Menurut Dadan, motor listrik tersebut akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), khususnya di daerah dengan akses transportasi sulit. Tujuannya adalah mendukung kelancaran program Makan Bergizi Gratis.
Pemerintah Tegaskan Tak Ada Pembelian Baru
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa tidak ada pengadaan baru pada tahun 2026. Seluruh proyek ini murni berasal dari alokasi anggaran 2025.
Adapun jenis motor listrik yang diduga masuk dalam proyek ini adalah model Emmo-JVX GT dan Emmo-JVH MAX.
Akankah KPK Turun Tangan?
Dengan nilai pengadaan yang besar dan sejumlah pertanyaan yang belum terjawab, publik kini menunggu langkah lanjutan KPK. Apakah hanya sebatas pengawasan, atau akan berkembang menjadi penyelidikan lebih dalam?
Yang jelas, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar proyek besar ini tidak berujung pada persoalan hukum di kemudian hari.
