FINNEWS.CO.ID – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya merespons polemik terkait alokasi anggaran program makan bergizi gratis (MBG) dalam APBN 2026.
Isu ini mencuat setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik bahwa anggaran MBG dinilai mengambil jatah dari pos pendidikan.
Teddy menegaskan, anggaran pendidikan pada APBN 2026 tetap sebesar 20 persen dari total belanja negara. Angka tersebut, menurutnya, sudah sesuai dengan amanat konstitusi mengenai mandatory spending atau belanja wajib di sektor pendidikan.
“Peruntukannya itu sudah disepakati bersama tahun lalu oleh Pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, yang mana ketuanya juga PDIP,” kata Teddy di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat, 27 Februari 2026.
Pemerintah: Anggaran Pendidikan Tetap 20 Persen
Menurut Teddy, pemerintah bersama DPR telah menyepakati alokasi mandatory spending pendidikan untuk berbagai program sejak pembahasan APBN tahun sebelumnya. Artinya, pembagian anggaran sudah melalui mekanisme resmi dan persetujuan lintas fraksi.
Ia menilai narasi yang menyebut program MBG mengambil jatah anggaran pendidikan adalah keliru. Sebab, seluruh program yang masuk dalam pos pendidikan sudah dihitung dan disepakati secara transparan.
“Semua hal itu, termasuk MBG, adalah fondasi awal untuk memperbaiki pendidikan ke depan,” ujarnya.
Teddy menambahkan, dalam APBN 2026 tidak ada pengurangan program strategis pendidikan dari periode sebelumnya. Bahkan, ia mengklaim sejumlah program justru diperluas.
MBG Diklaim Perkuat Kualitas SDM
Program makan bergizi gratis disebut sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran utamanya adalah siswa yang masih menempuh pendidikan, mulai dari usia dini hingga sekolah menengah atas.
Pemerintah berargumen bahwa asupan gizi yang memadai akan berdampak langsung pada konsentrasi belajar, kesehatan, serta capaian akademik siswa. Karena itu, MBG dinilai relevan dan sejalan dengan tujuan pembangunan pendidikan nasional.
Teddy juga memastikan tidak ada program pendidikan yang dihentikan setelah MBG mulai berjalan. “Faktanya tidak ada program strategis pendidikan dari periode sebelumnya yang tidak berjalan sekarang,” katanya.
Beberapa program yang disebut tetap berjalan bahkan diperkuat di era Presiden Prabowo Subianto antara lain Kartu Indonesia Pintar, Sekolah Rakyat, hingga pengadaan 280 ribu televisi digital untuk mendukung pembelajaran di sekolah.
