Nyawa Melayang Karena Buku dan Pulpen, JPPI: Tragedi NTT Bukti Negara Abaikan Hak Pendidikan

Finnews.id – Kabar duka dari Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang melibatkan seorang siswa kelas IV SD berinisial YBR (10), memicu gelombang kritik pedas terhadap kebijakan pendidikan nasional. Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI) menilai kasus ini sebagai tamparan keras bagi pemerintah yang sering mengklaim kenaikan anggaran pendidikan namun gagal menjamin kebutuhan dasar siswa miskin.

YBR ditemukan meninggal dunia pada Kamis 29 Januari 2026 setelah permintaannya untuk membeli buku tulis dan pulpen tidak mampu dipenuhi sang ibu karena himpitan ekonomi. Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, menegaskan bahwa realitas di lapangan menunjukkan nyawa seorang anak bisa melayang hanya karena harga alat tulis yang tidak terjangkau.

“Di tengah klaim anggaran pendidikan yang terus naik, realitasnya seorang anak menyerah karena biaya pendidikan yang mencekik. Ini pukulan telak bagi perlindungan hak anak,” tegas Ubaid, Rabu 4 Februari 2026.

Ubaid menyoroti adanya pergeseran prioritas dalam APBN 2026. Menurut data JPPI, anggaran pendidikan yang seharusnya mencapai 20 persen kini banyak terserap untuk program lain. Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2025, sekitar 69 persen anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru bersumber dari dana pendidikan, yang mencapai angka 223 triliun.

Kondisi ini menyebabkan anggaran murni pendidikan di APBN 2026 menyusut hingga tersisa 14 persen saja. JPPI mengecam narasi pejabat publik yang menyebut anak putus sekolah hanya karena faktor “kurang jajan”. Tragedi di NTT membuktikan bahwa anak-anak berhenti sekolah, bahkan mengakhiri hidup, karena ketidakmampuan memenuhi kebutuhan operasional sekolah yang bersifat mendasar.

“Anak-anak kita tidak menyerah karena tidak bisa beli jajan di kantin, tapi karena beban biaya yang negara biarkan tetap mahal,” tambah Ubaid.

Sebelum mengakhiri hidupnya di pohon cengkih, YBR sempat meninggalkan sepucuk surat menyentuh untuk sang ibu. Surat tersebut berisi pesan agar ibunya tidak menangis saat dirinya sudah tiada. Kondisi keluarga yang sulit, di mana sang ibu harus menanggung lima orang anak sendirian, menjadi potret buram kemiskinan yang gagal terdeteksi oleh jaring pengaman pendidikan seperti Dana BOS maupun PIP.