Home News Pererat Sinergi, Presiden Prabowo Gelar Retret Kabinet Jilid II di Hambalang
News

Pererat Sinergi, Presiden Prabowo Gelar Retret Kabinet Jilid II di Hambalang

Bagikan
Retret Kabinet Prabowo Hambalang
Presiden Prabowo menggelar retret kabinet jilid II di Hambalang untuk evaluasi satu tahun kinerja pemerintah.Foto:IG
Bagikan

Finnews.id – Presiden Prabowo Subianto kembali mengumpulkan jajaran Kabinet Merah Putih untuk menjalani retret jilid kedua di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat, Selasa 6 Januari 2026. Agenda ini menjadi momentum krusial bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi mendalam sekaligus menyelaraskan visi kerja di awal tahun 2026.

Fokus pada Evaluasi Satu Tahun Pemerintahan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menegaskan bahwa retret kali ini memiliki bobot evaluasi yang sangat besar. Presiden Prabowo memimpin langsung peninjauan terhadap seluruh program dan kinerja pemerintah yang telah berjalan selama satu tahun masa kepemimpinan bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Beliau selaku kepala negara memberikan pengarahan langsung kepada jajaran kabinet. Kami mengawalinya dengan mengevaluasi seluruh program kerja serta capaian kinerja selama setahun terakhir,” ujar Prasetyo Hadi saat memberikan keterangan di Hambalang.

Upaya Mengikis Ego Sektoral Langkah Presiden menggelar retret berulang ini mendapat dukungan dari legislatif. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, memandang kegiatan ini sebagai langkah wajar dan strategis. Menggunakan analogi militer, Dede menjelaskan bahwa retret merupakan cara untuk sejenak melepas kesibukan rutin demi fokus pada pembangunan tujuan besar.

Dede Yusuf menilai pertemuan intensif seperti ini mampu meminimalisir ego sektoral yang sering kali menjadi penghambat di tingkat kementerian. “Retret ini menyamakan frekuensi antara visi presiden dengan para pembantunya di kabinet agar koordinasi tetap solid,” kata politisi Partai Demokrat tersebut kepada awak media, Rabu 7 Januari 2026.

Wacana Retret bagi Kepala Daerah Melihat efektifitas agenda di tingkat pusat, Dede Yusuf juga menyarankan agar pola serupa diterapkan kepada para kepala daerah secara berkala, setidaknya setahun sekali. Sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah dianggap menjadi kunci agar program strategis nasional dapat tereksekusi dengan baik di lapangan.

Bagikan
Written by
Lina Setiawati

Bergabung dengan FIN CORP di 2024, Lina Setiawati membawa pengalaman jurnalistik lebih dari dua dekade sejak tahun 2000. Spesialisasinya mencakup analisis berita olahraga, dinamika politik, hukum, kriminal, serta peristiwa nasional terkini.

Artikel Terkait
Geger Dana Zakat Buat Makan Bergizi Gratis! Pimpinan SPPG Akhirnya Buka Suara, Jangan Sampai Termakan Hoaks!
News

Geger Dana Zakat Buat Makan Bergizi Gratis! Pimpinan SPPG Akhirnya Buka Suara, Jangan Sampai Termakan Hoaks!

finnews.id – Isu liar mengenai aliran dana umat kembali mengguncang jagat maya....

News

DPR Ingatkan Pemerintah: Sertifikasi Halal Produk Impor AS Jangan Jadi ‘Barter’ Politik Dagang

finnews.id – Komisi VIII DPR RI memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Indonesia...

News

Istri Anggota DPRD Sulsel Tewas dalam Kecelakaan di Tol Makassar, Ini Dugaan Penyebabnya

finnews.id – Istri Anggota DPRD Sulsel Tewas dalam Kecelakaan di Tol Makassar,...

News

Sikap Tegas LPDP soal Kasus Alumnus Tak Penuhi KKBN

finnews.id – LPDP Bakal Panggil Suami Alumnus yang Pamer Paspor Inggris Sang...