Buntut Aksi Lecehkan Merah Putih di London, Bonnie Blue Resmi Dilaporkan dan Dicekal Masuk RI 10 Tahun

Finnews.id – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengambil langkah tegas merespons aksi provokatif yang dilakukan oleh warga negara Inggris, Tia Emma Billinger alias Bonnie Blue. Indonesia secara resmi telah melaporkan bintang konten dewasa tersebut kepada otoritas Inggris setelah ia melakukan tindakan tidak pantas di depan gedung KBRI London.

Juru Bicara Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, mengungkapkan kekecewaan mendalam atas tindakan Bonnie Blue yang terjadi pada 15 Desember 2025 lalu. Dalam rekaman yang viral di media sosial, pelaku terlihat melecehkan bendera Merah Putih yang merupakan simbol kedaulatan bangsa Indonesia.

“KBRI London telah menyampaikan pengaduan resmi kepada Kementerian Luar Negeri Inggris dan kepolisian setempat untuk penanganan lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku,” tegas Yvonne dalam keterangannya, Rabu 24 Desember 2025.

Simbol Negara Wajib Dihormati

Yvonne menekankan bahwa kebebasan berekspresi tidak bisa menjadi alasan untuk merendahkan martabat dan simbol negara lain. Merah Putih adalah kehormatan bangsa Indonesia yang wajib dihormati oleh siapa pun, terlepas dari lokasinya. Kemlu RI mengimbau seluruh pihak untuk menyikapi peristiwa ini dengan kepala dingin tanpa harus terprovokasi secara berlebihan.

Tindakan provokatif Bonnie Blue di London ini diduga merupakan buntut dari deportasi dirinya dari Bali baru-baru ini. Ia dianggap melakukan pelanggaran keimigrasian serta aktivitas yang mengganggu ketertiban umum selama berada di Pulau Dewata.

Penangkapan di Bali dan Sanksi Berat

Sebelumnya, Bonnie Blue ditangkap oleh Polres Badung di sebuah studio kawasan Pererenan, Bali, pada 4 Desember 2025. Meskipun dugaan tindak pidana pornografi tidak terbukti secara hukum karena alasan privasi konten, pihak imigrasi menemukan pelanggaran serius terkait penggunaan visa.

Bonnie dan belasan warga negara asing (WNA) lainnya masuk ke Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA), namun justru menggunakannya untuk aktivitas produksi konten komersial. Tindakan ini dinilai merusak citra pariwisata Bali yang berkualitas serta tidak menghormati nilai budaya lokal.