finnews.id – Menu program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap akan dibagikan di sekolah meski telah memasuki masa libur. Namun, siswa tidak dipaksa datang ke sekolah untuk mengambil menu tersebut.
Penegasan ini disampaikan oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang. Ia juga menepis bahwa pemberian MBG selama liburan dipaksakan untuk menghabiskan anggaran.
“Jadi anak-anak tidak dipaksa untuk datang ke sekolah. Silakan saja kalau MBG itu diambil ibunya, ayahnya, atau saudaranya. Kalau misalnya sekolah tidak mau menerima, wali murid juga tidak mau, maka juga tidak apa-apa, dan tidak dipaksa. Jadi, tidak ada yang memaksa anak-anak libur ke sekolah untuk mengambil MBG. Mohon jangan dipelintir,” kata Nanik, Selasa, 23 Desember 2025.
BGN menyadari, untuk perbaikan gizi siswa memang perlu konsistensi, tetapi BGN memahami bahwa anak-anak sekolah sedang memasuki masa liburan.
Oleh karena itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menawarkan kepada sekolah-sekolah penerima manfaat, jika mau menerima MBG, mereka dipersilakan mengajukan.
“Hidangan MBG akan diantarkan SPPG sesuai dengan permintaan sekolah, dalam bentuk makanan kering,” ujar dia.
BGN Tepis Penyaluran MBG Saat Liburan untuk Habiskan Anggaran
Nanik juga meluruskan tudingan beberapa kalangan yang mengatakan bahwa pemberian MBG saat liburan adalah untuk menghabiskan anggaran.
“Justru sebaliknya, kami menghemat anggaran karena luar biasa di tahun 2025 itu, bayangkan, anggaran MBG tahun ini Rp71 triliun, targetnya untuk 6 juta penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah dan ibu hamil, ibu menyusui, balita (3B), namun ternyata kami bisa memberi manfaat kepada 50 juta anak Indonesia dan kelompok 3B,” paparnya.
Menurutnya, penghematan bisa dilakukan karena semula ada banyak dapur yang harus dibangun BGN, tetapi banyak yayasan atau mitra yang mau membangun dapur MBG yang disebut sebagai Dapur Mandiri.
“Akhirnya biaya yang dikeluarkan BGN hanya untuk program MBG Rp15 ribu per makanan; gaji karyawan BGN, termasuk kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang saat ini hampir 100 ribu dan tersebar dari Sabang sampai Merauke; dan juga untuk operasional. Data yang saya sampaikan ini bisa dicek ke Kementerian Keuangan,” ucap Nanik.
