Finnews.id – Dinamika internal Partai Golkar di Sumatera Utara memasuki fase baru setelah DPP resmi mencopot Musa Rajekshah alias Ijeck dari posisinya sebagai Ketua DPD Golkar Sumut. Keputusan mengejutkan ini memicu berbagai spekulasi, mengingat Ijeck memiliki pengaruh kuat dalam memenangkan beringin pada Pemilu 2024 lalu di wilayah tersebut.
Ketua Umum DPP Golkar, Bahlil Lahadalia, menunjuk Ahmad Doli Kurnia Tandjung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) untuk mengisi kekosongan nakhoda. Penunjukan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor Skep-132/DPP/GOLKAR/XII/2025 yang terbit di pertengahan Desember 2025.
Alasan Strategis di Balik Pencopotan
Sekretaris Jenderal DPP Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa langkah ini bukan merupakan bentuk pemecatan akibat kegagalan, melainkan murni untuk kepentingan organisasi. DPP mengeklaim pergantian ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan kelancaran penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) mendatang.
“Pergantian tersebut semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan Musda,” tegas Sarmuji kepada media. Ia juga menambahkan bahwa DPP berencana menarik Ijeck ke Jakarta untuk menempati posisi strategis di kepengurusan pusat (DPP).
Respon Ijeck: Kecewa Namun Tetap Loyal
Menanggapi keputusan yang terkesan mendadak ini, Musa Rajekshah tidak menampik adanya rasa kecewa. Sebagai kader yang telah memberikan kontribusi besar di Sumut, Ijeck mengaku sempat terkejut karena mengetahui kabar tersebut saat ia masih berada di daerah.
“Manusiawi jika saya merasa terkejut dan kecewa. Namun, saya yakin kepemimpinan itu ada masanya,” ujar Ijeck saat memberikan keterangan di Jakarta, Sabtu 20 Desember 2025.
Ia pun sempat menyentil proses pergantian jabatan tersebut yang dirasanya kurang elegan. “Saya sangat yakin tidak ada yang umurnya selamanya, pasti ada waktunya. Cuma ya kita berharap landing-nya harusnya bisa smooth,” tambahnya. Meski begitu, ia menegaskan tidak ingin berlarut-larut dan memilih menyerahkan seluruh keputusan ini kepada Ketua Umum.
Terkait isu penarikan dirinya ke jajaran DPP, Anggota DPR RI ini memilih untuk bersikap pasif. Ia menyatakan belum menerima surat resmi terkait detail tugas barunya di pusat dan tetap mengikuti arahan mekanisme partai.
