finnews.id – Hamas mendesak agar pembicaraan di Miami, Amerika Serikat pada Jumat, 19 Desember 2025, bisa memajukan fase selanjutnya dari gencatan senjata Gaza.
Pembicaraan itu juga harus bertujuan untuk mengakhiri “pelanggaran” gencatan senjata Israel di wilayah Palestina.
Utusan khusus Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, akan bertemu dengan pejabat senior dari Qatar, Mesir, dan Turki di Florida pada hari Jumat, di tengah kekhawatiran bahwa upaya untuk mencapai tahap kedua kesepakatan tersebut mengalami hambatan.
“Rakyat kami mengharapkan pembicaraan ini menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri pelanggaran hukum Israel yang sedang berlangsung, menghentikan semua pelanggaran, dan memaksa pendudukan untuk mematuhi perjanjian Sharm El-Sheikh,” kata anggota biro politik Hamas, Bassem Naim, kepada AFP.
Di bawah tahap kedua, Israel seharusnya menarik diri dari posisinya di Gaza. Selanjutnya, otoritas sementara akan memerintah wilayah Palestina sebagai pengganti Hamas, dan pasukan stabilisasi internasional akan dikerahkan.
Namun, kemajuan dalam beralih ke fase kesepakatan Oktober antara Israel dan Hamas, yang dimediasi oleh Washington dan sekutu regionalnya, sejauh ini berjalan lambat.
Gencatan senjata juga tetap rapuh dengan kedua pihak saling menuduh pelanggaran, dan para mediator khawatir bahwa Israel dan Hamas sama-sama mengulur waktu.
Ratusan Warga Palestina Tewas Akibat Aksi Militer Israel
Kementerian kesehatan di Gaza mengatakan pada hari Kamis bahwa setidaknya 395 warga Palestina telah tewas akibat tembakan Israel di wilayah tersebut sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober.
Israel juga berulang kali menuduh Hamas melanggar gencatan senjata. Militer Israel melaporkan tiga tentara tewas di wilayah tersebut sejak gencatan senjata diberlakukan.
Naim mengatakan pembicaraan baru tersebut harus meningkatkan masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Pembicaraan tersebut juga harus fokus pada masuknya bantuan, pembukaan penyeberangan Rafah di kedua arah dan pengiriman semua yang diperlukan untuk perbaikan dan rehabilitasi infrastruktur,” kata Naim.
