Luhut Buka Suara Soal Kepemilikan PT Toba Pulp Lestari yang Dituding Jadi Biang Kerok Bencana di Sumatera

finnews.id – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya angkat bicara terkait tudingan yang menyebut dirinya memiliki keterkaitan dengan PT Toba Pulp Lestari (TPL), perusahaan yang belakangan disorot publik dan dikaitkan dengan sejumlah bencana lingkungan di Sumatera.

Melalui juru bicaranya, Jodi Mahardi, Luhut menegaskan bahwa informasi yang beredar luas di media sosial maupun ruang publik tersebut tidak benar dan tidak berdasar.

“Beragam informasi simpang siur yang beredar tentang kepemilikan atau keterlibatan Pak Luhut di PT Toba Pulp Lestari adalah keliru. Beliau tidak memiliki, tidak terafiliasi, dan tidak terlibat dalam bentuk apa pun, baik langsung maupun tidak langsung,” tegas Jodi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/12/2025).

Menurut Jodi, sebagai pejabat negara, Luhut selalu mematuhi prinsip transparansi, etika pemerintahan, dan penghindaran konflik kepentingan dalam setiap aktivitas yang dijalankannya. Ia juga dinyatakan terbuka terhadap proses pengecekan fakta dan klarifikasi dari pihak mana pun.

Lebih jauh, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menerima serta menyebarkan informasi, terutama yang belum terverifikasi kebenarannya.

“Kami mengajak seluruh pihak agar berhati-hati dalam menyebarkan informasi yang belum jelas sumber dan validitasnya. Etika bermedia di ruang digital harus dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan disinformasi,” lanjut Jodi.

Di sisi lain, Luhut juga menyinggung pengalaman Indonesia dalam membangun kawasan industri strategis, seperti Morowali di Sulawesi Tengah. Ia menjelaskan bahwa pembangunan kawasan tersebut sudah dirintis sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan diresmikan pada masa Presiden Joko Widodo.

Dari proyek itu pula lahir pemikiran bahwa Indonesia tak boleh terus-menerus bergantung pada ekspor bahan mentah, tetapi harus mampu membangun industri hilirisasi sendiri.

Meski demikian, Luhut mengakui bahwa mendatangkan investor asing bukan hal mudah. Setelah mempertimbangkan berbagai faktor—mulai dari kesiapan teknologi, pasar, hingga kapasitas investasi—pada saat itu hanya Tiongkok yang dinilai siap memenuhi kebutuhan Indonesia.

Namun ia menegaskan, setiap kerja sama internasional selalu didasarkan pada kepentingan nasional, dengan sejumlah syarat penting seperti:

• Penggunaan teknologi terbaik
• Penyerapan tenaga kerja lokal
• Pengembangan industri terintegrasi dari hulu ke hilir
• Transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia

“Semua keputusan dibuat dengan perhitungan matang dan transparan. Kepentingan nasional selalu menjadi pijakan utama,” tegas Luhut.

Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi atas berbagai spekulasi yang beredar, sekaligus penegasan bahwa langkah-langkah pembangunan yang diambil pemerintah bertujuan untuk membawa manfaat jangka panjang bagi Indonesia, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.