finnews.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh berfokus pada proses pengadaan lahan di lingkungan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyampaikan bahwa dugaan korupsi bukan terjadi pada proses pembangunan proyek, melainkan pada tahapan pembebasan lahan.
“Materinya itu terkait dengan lahan, bukan soal proses proyeknya. Jadi, ada dugaan penyimpangan dalam pembebasan lahan,” ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (10/11/2025).
Asep menjelaskan, penyidik KPK menemukan indikasi adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan proyek Whoosh untuk mencari keuntungan pribadi.
“Misalnya, harga tanah yang seharusnya Rp10 juta malah dibuat jadi Rp100 juta. Itu jelas tidak wajar dan merugikan negara. Kalau benar begitu, uang kelebihan itu harus dikembalikan,” tegasnya.
Meski begitu, Asep belum mengungkapkan lokasi spesifik di mana dugaan tindak pidana korupsi tersebut terjadi.
“Apakah di Halim, di Jakarta, atau di kawasan Bandung seperti Tegalluar hingga Cileunyi, nanti akan kita lihat bersama,” ujarnya.
KPK menegaskan bahwa proses penyelidikan ini tidak akan mengganggu operasional Whoosh yang kini sudah beroperasi penuh.
“Kami hanya ingin memastikan tidak ada kerugian negara. Kalau memang ada kelebihan pembayaran, maka uang itu harus dikembalikan. Negara tidak boleh dirugikan akibat praktik semacam ini,” kata Asep.
Awal Mula Kasus: Dugaan Mark Up Biaya Proyek
Kasus dugaan korupsi proyek Whoosh mencuat setelah mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya indikasi mark up anggaran dalam proyek tersebut.
Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Mahfud MD Official pada 14 Oktober 2025, ia menyebut bahwa biaya pembangunan kereta cepat di Indonesia jauh lebih tinggi dibanding di China.
“Di Indonesia, biaya per kilometer mencapai 52 juta dolar AS, sementara di China hanya sekitar 17–18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat. Ini harus diselidiki, siapa yang menaikkan?” ujar Mahfud.
Setelah pernyataan tersebut, KPK mengimbau Mahfud untuk membuat laporan resmi, yang kemudian ditindaklanjuti dengan saling respons antara kedua pihak.
Pada 26 Oktober 2025, Mahfud menyatakan siap memberikan keterangan kepada KPK terkait dugaan korupsi proyek Whoosh.
Sementara itu, KPK memastikan bahwa penyelidikan kasus ini telah dimulai sejak awal 2025 dan kini tengah dalam tahap pengumpulan bukti dan data pendukung.
Proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan proyek strategis nasional hasil kerja sama antara Indonesia dan China melalui perusahaan patungan PT KCIC.
Meski sudah resmi beroperasi sejak 2023, proyek ini sempat menuai kritik tajam karena biaya pembangunan yang membengkak, serta proses pembebasan lahan yang dinilai tidak transparan.
Kini, KPK memastikan akan menelusuri secara tuntas dugaan praktik mark up agar proyek strategis tersebut tidak menjadi ladang korupsi yang merugikan negara.
“Kami akan mendalami setiap dugaan penyimpangan agar ada kejelasan, dan publik mendapat kepastian hukum,” tutup Asep Guntur.
