Finnews.id – Media sosial dihebohkan oleh sebuah video yang menyulut kemarahan publik. Di tengah kondisi ekonomi sulit yang mendera warga Desa Rengasjajar, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, seorang istri Kepala Desa (Kades) justru pamer uang tunai di platform daring pribadinya.
Video tersebut menunjukkan seorang wanita yang diidentifikasi sebagai istri Kades Rengasjajar sedang memegang dan menata lembaran-lembaran uang rupiah dalam jumlah yang fantastis.
Adegan ini kontras dengan laporan media baru-baru ini yang menyebutkan bahwa puluhan keluarga di desa tersebut kini menjerit kesulitan pangan setelah operasional tambang di wilayah Parung Panjang ditutup secara ketat oleh pemerintah.
Jeritan warga yang mengaku “tidak bisa makan” karena mata pencaharian utama mereka hilang, kini berhadapan langsung dengan pemandangan tumpukan uang yang diperlihatkan oleh keluarga pejabat desa mereka.
Klarifikasi Kades: “Uang Itu Hasil Tambang”
Menanggapi kehebohan yang masif dan kritik pedas dari warganet, Kepala Desa Rengasjajar, yang identitasnya enggan disebut secara detail, segera memberikan klarifikasi. Ia membenarkan bahwa wanita dalam video tersebut adalah istrinya.
Namun, ia mengklaim bahwa uang yang dipamerkan itu bukan berasal dari dana desa atau kegiatan ilegal, melainkan murni hasil dari bisnis tambang yang dijalankan oleh sang istri sebelum penutupan.
“Itu uang bukan dari mana-mana. Istri saya kan dulu juga punya usaha di tambang. Uang itu murni hasil usaha istri saya, sebelum tambang ditutup total,” ujar Kades tersebut dalam keterangannya kepada pers pagi ini, Jumat (31/10/2025).
Klarifikasi ini bukannya meredakan, justru memicu perdebatan baru. Publik mempertanyakan etika seorang istri pejabat desa yang pamer kekayaan, khususnya kekayaan yang berasal dari sektor yang kini menjadi sumber masalah bagi banyak warganya. Selain itu, muncul desakan agar aparat penegak hukum mengusut lebih lanjut mengenai legalitas dan kewajaran jumlah harta tersebut.
Sorotan Penyalahgunaan Jabatan dan Etika Publik
Kasus ini menjadi sorotan tajam karena menyangkut integritas pejabat publik di tingkat desa, yang seharusnya berada di garda terdepan dalam membantu warganya yang terdampak krisis.
