finnews.id – Bahaya judi online masih membayangi masyarakat Indonesia. Masyarakat perkotaan termasuk target rentan cengkeraman judi online, meski warga pedesaan juga tak kalah rentannya.
Untuk wilayah DKI Jakarta, ada ratusan ribu warga yang terlibat dalam kegiatan haram ini. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat tampil menjadi narasumber dalam Talkshow (Podcast on the Spot) di kegiatan Pameran Kinerja dan Publikasi Keterbukaan Informasi Publik Kejaksaan RI 2025.
Dalam event yang digelar di Gerbang Selatan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Minggu, 26 Oktober 2025, Wagub Rano tampil bersama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI, Asep N Mulyana.
Di talkshow ini, Rano memaparkan dampak sosial judi online di masyarakat. “Berdasar penelusuran PPATK terungkap sekitar 602 ribu warga Jakarta terlibat jodi online. Nah, yang ngeri ini, transaksinya mencapai Rp 3,12 triliun,” ujar Rano.
Dikatakan Rano, persoalan judi online ini merupakan dampak dari shock culture digitalisasi yang 20 tahun lalu pernah diungkapnya dalam sebuah tulisan. Lebih lanjut dijelaskan Rano, kehadiran judi online sulit untuk dibendung lantaran bagian dari dampak digitalisasi dunia tanpa mengenal batas.
Membangun Kesadaran Masyarakat Kalau Judi Online Merugikan
Karena itu, upaya yang paling memungkinkan untuk dilakukan, menurut Rano, adalah membangun kesadaran bahwa judi online itu merugikan dan berpotensi menggerus kesejahteraan masyarakat.
Upaya itu, menurutnya, harus dilakukan bersama-sama secara masif dan tidak bisa hanya bergantung dari satu sektor saja.
Disebutkan, Pemprov DKI Jakarta telah mendeteksi pelaku judi online yang lima ribu diantaranya diduga penerima program Bantuan Sosial (Bansos) seperti KJP, dan KJMU. Diakui Rano, meski bantuan itu diperuntukkan bagi anak, namun lantaran kartu ATM program dipegang orang tua, akan sulit melakukan pencegahan.
Ditegaskan Rano, Pemprov DKI Jakarta hingga saat ini masih terus berupaya mensiasati untuk mengatasi persoalan itu. Ia berharap, upaya edukasi seperti yang dilaksanakan Kejaksaan RI saat ini, bisa terus berlanjut secara massif ke berbagai tempat, bahkan hingga pelaksana car free day setiap pekan.
