finnews.id – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menyambangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jabar, Jumat, 24 Oktober 2025. Ia meminta lembaga tersebut melakukan audit terhadap kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.
Sosok yang biasa disapa KDM itu juga meminta BPK segera mengumumkan hasil udit pada publik.
Menurut Dedi, langkah itu dilakukan untuk memeriksa dan membuka bagaimana pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jabar, sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal parkirnya keuangan daerah di perbankan.
“Ya, hari ini kita ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas Pemprov Jawa Barat. Auditnya memang sudah rutin dilakukan dan sedang berjalan dan April akan diumumkan. Tapi hari ini kami juga minta hasil audit yang Jawa Barat diumumkan segera,” kata Dedi.
Ia menjelaskan, dengan dilakukan audit pada arus kas daerah oleh BPK, nantinya akan terlihat apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik.
KDM menyatakan, belanja yang baik adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang dalam bahasanya memperbanyak belanja modal dibandingkan barang dan jasa.
“Di belanja modal ini, nanti kita akan mengarah apakah uang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik atau tidak. Seperti jalan apakah sudah sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja), semisal dicor, biaya pegawainya, dilindungi asuransi atau tidak. Nah ini yang jadi orientasi, sehingga output, outcome dan benefit publiknya bisa didapatkan,” katanya.
Dilakukannya audit ini, kata Dedi, karena memang dari sisi kewenangan, pemeriksaan arus kas Pemprov Jabar hanya dua, yakni BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sementara inspektorat merupakan internal audit pemerintah.
“Nah langkah ini dilakukan guna memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik. Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu. Dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah,” tuturnya.
KDM Bantah Lakukan Intervensi pada BPK Jabar
Dalam kesempatan itu, KDM juga menyebut kedatangannya ke kantor BPK bukan untuk intervensi atas pernyataan Menkeu Purbaya beberapa waktu lalu, namun agar lembaga itu mengaudit lebih dalam alur kas Pemprov Jabar.
