finnews.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melindungi rakyat dari praktik “serekahnomics” yang dinilai merugikan kepentingan bangsa. Dalam pidato kenegaraan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat, 15 Agustus 2025, Prabowo menekankan bahwa selama ia menjabat sebagai kepala negara, kelompok besar maupun orang kaya tidak bisa bertindak sewenang-wenang.
“Selama saya menjabat Presiden Republik Indonesia, jangan pernah anggap yang besar dan yang kaya bisa bertindak seenaknya,” tegas Prabowo di hadapan anggota parlemen dan tamu undangan.
Ia memastikan pemerintahannya akan selalu berpihak kepada kepentingan rakyat. Prabowo bahkan menyebut dirinya berpegang teguh pada konstitusi dan melanjutkan warisan perjuangan para pendiri bangsa. “Pemerintah yang saya pimpin tidak akan ragu-ragu membela kepentingan rakyat Indonesia. Kita akan gunakan UUD 1945 Pasal 33, yang sudah jelas bahwa cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, dan saya yakin mereka berada di atas kebenaran,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengakui secara jujur bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di Tanah Air. Ia menyebut praktik itu tidak hanya terjadi di birokrasi, tetapi juga merambah ke perusahaan milik negara dan daerah. “Kita paham korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi, di setiap institusi dan organisasi pemerintahan. Bahkan, perilaku korup ada di BUMN dan BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi,” tegasnya.
Prabowo mengungkapkan, setelah 299 hari memimpin pemerintahan eksekutif, ia semakin memahami besarnya tantangan yang dihadapi bangsa. Ia tidak menutup mata terhadap berbagai penyelewengan yang terjadi di lingkup pemerintahan. “Hal ini memang tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil rakyat Indonesia,” ujarnya.
Mantan Menteri Pertahanan itu juga menekankan pentingnya transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Ia mengingatkan bahwa tanpa pengawasan, kekuasaan berpotensi disalahgunakan. “Kita paham bahwa dalam negara modern perlu ada pengawasan dan transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Sejarah membuktikan, jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan itu akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut,” kata Prabowo.
Pernyataan tegas Prabowo ini menjadi sorotan, sebab ia tidak hanya berbicara tentang perlindungan rakyat, tetapi juga secara terbuka mengakui masalah korupsi yang masih mengakar di tubuh pemerintahan. Sikap ini menunjukkan niatnya untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh, sekaligus memberi pesan bahwa pemerintahannya tidak akan menoleransi keserakahan maupun penyalahgunaan wewenang.
Dengan menegaskan hal tersebut di hadapan parlemen, Prabowo ingin memastikan bahwa agenda reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, serta perlindungan rakyat akan menjadi prioritas utama di masa pemerintahannya. (Anisha Aprilia)
