Home News Penembakan PMI oleh Aparat Malaysia: Wakil Ketua DPR Desak Penyelesaian Cepat dan Akuntabel
News

Penembakan PMI oleh Aparat Malaysia: Wakil Ketua DPR Desak Penyelesaian Cepat dan Akuntabel

Penembakan 5 PMI oleh APMM, Wakil Ketua DPR Tegaskan Penggunaan Senpi Berlebihan dan Minta Tindak Tegas

Bagikan
Penembakan PMI oleh Aparat Malaysia: Wakil Ketua DPR Desak Penyelesaian Cepat dan Akuntabel
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal bereaksi soal penembakan PMI oleh aparat Malaysia (Dok. PKB)
Bagikan

finnews.id – Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, dengan tegas mengecam penembakan terhadap lima Pekerja Migran Indonesia (PMI) oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM).

Cucun menilai tindakan aparat Malaysia ini jelas berlebihan, terlebih penggunaan senjata api yang seharusnya tak perlu.

“Kami mendesak agar proses penyelidikan dilakukan secara menyeluruh. Penggunaan senjata api terhadap warga sipil tidak bisa dibenarkan,” ujar Cucun dalam keterangannya pada Kamis, 30 Januari 2025.

Pemerintah Tuntut Akuntabilitas Malaysia Atas Penembakan PMI

Cucun juga menyampaikan dukungannya terhadap langkah diplomatik oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur.

Ia menyesalkan terjadinya penembakan PMI tersebut. KBRI telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Malaysia, mendesak agar mereka segera menyelidiki insiden tersebut.

Penyelidikan juga termasuk terhadap kemungkinan penggunaan kekuatan secara berlebihan oleh aparat Malaysia.

“Indonesia harus menuntut pertanggungjawaban Malaysia terkait insiden penembakan yang merenggut nyawa warga negara kita,” tegasnya.

Perlindungan Harus jadi Prioritas, Penembakan PMI Tak Boleh Terulang

Politisi PKB ini juga menekankan pentingnya perlindungan bagi para PMI yang masih dirawat di rumah sakit Malaysia.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan KBRI, harus terus memantau situasi ini dan memberikan pendampingan yang maksimal bagi para korban.

“Pemerintah Indonesia harus memastikan PMI yang terluka mendapatkan perawatan optimal dan perlindungan hukum yang tepat,” ujar Cucun.

Masalah Besar PMI Unprocedural

Lebih lanjut, Cucun menyoroti masalah besar terkait keberadaan PMI yang berangkat secara non-formal atau unprocedural.

Banyaknya pekerja migran yang tidak melalui jalur resmi menyebabkan berbagai dampak negatif, termasuk penembakan yang terjadi.

“Pekerja migran Indonesia harus terlindungi dengan sistem yang jelas. Pemerintah harus segera mencari solusi untuk mengatasi masalah ini,” kata Cucun.

Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk Melindungi PMI

Dalam kesempatan ini, Cucun juga mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto yang melalui pembentukan kementerian khusus untuk perlindungan PMI.

Hal ini sebagai langkah serius dalam memberikan perhatian lebih terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia yang jumlahnya sangat besar.

Terobosan untuk Mencegah Korban TPPO

Selain masalah penembakan, Cucun mengingatkan pentingnya upaya pemerintah dalam mengatasi tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang juga banyak menimpa pekerja migran Indonesia.

Ia meminta agar pemerintah segera melakukan terobosan untuk menyelamatkan warga negara Indonesia dari jaringan perdagangan manusia, yang sering kali melibatkan PMI yang berangkat secara ilegal.

“Jika tidak ada tindakan tegas, kita akan terus menghadapi masalah yang lebih besar,” tambah Cucun. (Anisha/DSW)

Bagikan
Artikel Terkait
AS meluncurkan serangan rudal ke fasilitas Houthi di Yaman. Trump tegaskan aksi militer tegas untuk melindungi kepentingan AS dan kebebasan navigasi global
News

AS Serang Houthi di Yaman: Serangan Rudal Hancurkan Fasilitas Militer

finnews.id – Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer terhadap kelompok Houthi di...

Menteri PU meninjau kesiapan tol fungsional Kraksaan-Paiton untuk mendukung kelancaran mudik Lebaran 2025. Simak detail operasional dan manfaatnya di sini.
News

Dukung Kelancaran Mudik Lebaran 2025, Menteri PU Tinjau Tol Fungsional Kraksaan – Paiton

finnews.id – Untuk memastikan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2025, Menteri...

News

Masyarakat Adat Haya Dukung Penuh Kejati Maluku Usut Dugaan Korupsi Izin PT Waragonda

finnews.id – Masyarkat adat Negeri Haya Kecamatan Tehoru, Maluku Tengah, mendukung penuh...

SMURP dan BKPRMI audiensi dengan MUI, mendukung seruan boikot produk terafiliasi Israel dan menyerukan konsistensi umat dalam perjuangan Palestina
News

SMURP dan BKPRMI Temui MUI, Tegaskan Dukungan terhadap Boikot Produk Terafiliasi Israel

finnews.id – Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Palestina (SMURP) mendesak Majelis Ulama Indonesia...