Sebaliknya, “men-Tarakan-kan”: PT PLN Batam rupanya sulit. Mungkin saja banyak kepentingan yang berbenturan. PT PLN Batam sudah cukup seksi untuk jadi rebutan.
Padahal, akhirnya kelak, PT PLN Batam juga harus “hilang”. Bukankah Presiden Prabowo sudah menegaskan BUMN dan anak cucunya akan dijadikan tinggal 200 perusahaan saja.
Ide membuat banyak “PLN” dulu itu urung karena terlalu banyak kritik. Itu dicurigai sebagai langkah awal menuju swastanisasi dan liberalisasi PLN. Berarti ide itu lahir di sekitar tahun 1990-an –saat Indonesia harus tunduk pada IMF.
Seandainya ide itu terlaksana; apakah kelistrikan sekarang lebih baik? Sampai saat ini tidak ada yang melakukan kajian akademisnya.
Di Nagoya saya baca: salah satu tugas dirut PLN yang baru adalah membuat konsep struktur PLN ke depan. Terutama berkaitan dengan transisi energi –dari fosil ke green energy.
Tentu itu pekerjaan berat. Apakah PLN akan membangun solar sel sendiri? Atau diserahkan ke swasta? Atau kombinasi?
Harus jelas. PLN tidak boleh lagi ragu-ragu.
Untuk tidak ragu jelas perlu dukungan penuh pemerintah: politik dan permodalan. Tanpa itu PLN akan terus termangu di persimpangan transisi.
Dukungan politik itu, misalnya, soal kebijakan subsidi. Kalau memang tarif listrik masih harus bersubsidi maka pemerintah harus jelas: kapan membayar uang subsidinya ke PLN.
Selama ini PLN, sebagai perusahaan, terus menalangi uang subsidi itu –sambil menunggu kapan ada pencairan dari pemerintah. Yang seperti itu membuat ruang gerak PLN sempit. Terutama untuk ekspansi ke green energy.
Atau diserahkan saja ke swasta? Untuk itu PLN harus membeli listrik swasta (dari solar cell). Harganya lebih mahal dari harga jual PLN ke masyarakat.
Yang paling krusial adalah soal pemanfaatan lahan strategis untuk solar cell. Yakni atap pabrik, atap gedung, permukaan air, yang semuanya luas-luas itu.
Belum ada ketegasan di sini: apakah PLN akan dengan antusias membelinya. Kenyataannya di satu pihak PLN enggan membelinya. Di lain pihak swasta tidak bisa jualan listrik tanpa menggunakan jaringan milik PLN.
