Tapi UU Perampasan Aset memang sangat penting. Sama pentingnya dengan UU Anti Korupsi. Kita sudah bertahun-tahun punya UU Anti Korupsi. Tapi, pelaksanaannya Anda sudah tahu: aparat hukum bersemangat memberantas korupsi sambil korupsi.
Maka dalam pembicaraan kami dengan Prof Mahfud MD di Dismorning itu muncul jalan keluar dari beliau: sebelum UU Perampasan Aset dilaksanakan harus didahului dengan masa ”pendaftaran aset”. Semua aset harus didaftarkan sesuai dengan siapa pemilik aset tersebut. Lalu penuhilah proses legalitasnya, termasuk pajak-pajaknya.
Setelah masa pendaftaran aset itu habis, dimulailah UU Perampasan Aset. Kalau ada penambahan aset di luar itu harus jelas dari mana asal usulnya. Kalau terkait dengan uang hasil korupsi akan dikenakan UU Perampasan Aset.
Berarti kita masih harus mendiskusikannya lebih matang. Termasuk apakah ide Prof Mahfud tadi bisa dilaksanakan. Apakah itu tidak sama dengan pemutihan aset abu-abu. Apakah tidak sama pula dengan pengampunan korupsi –yang pernah saya usulkan di tahun 2002-an lalu.
Kadang, dalam kenyataan, ide yang sangat ideal tidak bisa terlaksana seperti yang dimaksudkan.
Waktu semangat-semangatnya membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dulu rasanya dengan KPK persoalan korupsi akan beres.
Nyatanya? Anda sudah tahu. Ketuanya sendiri jadi tersangka korupsi. Lalu ada intervensi politik. Banyak sekali penyebab KPK tidak berhasil memberantas korupsi. Salah satu penyebab paling lucu, seperti diperolok-olokkan oleh komedian dari NTT, adalah nama KPK itu sendiri. “Kan di dalam KPK masih ada singkatan komisi,” katanya saat melawak di panggung NTT.
Maka biar pun sudah ada KPK tokoh NTT pun masih berani korupsi BTS. “Baiknya”, kata pelawak itu, “sambil korupsi ia tidak lupa menyisihkan perpuluhannya untuk gereja,” katanya.
Tanggal 15 Desember tidaklah lama lagi. Memang setelah UU disahkan masih harus menunggu peraturan pelaksanaannya. Biasanya perlu waktu lebih lebih satu tahun. Masih ada waktu. Fokus di masa penantian ini adalah membuat konsep agar kekecewaan pada ide KPK tidak terulang di perampasan aset.
