Diah menyatakan serangkaian ‘pembaruan’ kebijakan MBG, pada prinsipnya, tak menyentuh akar masalah.
Di tengah tekanan agar MBG diputus, pemerintah berkukuh melanjutkannya. Jawaban sehubungan ini, menurut peneliti dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, amat terikat dengan kalkulasi politik.
“Kalau MBG ini tidak berlanjut, dia (Prabowo) enggak punya medium untuk menjaga potensi suara,” jelasnya.
“Bicara kebijakan yang populis, memang ada banyak. Tapi, yang muncul setiap hari, yang daily, itu cuma MBG. Jadi, potensi suara (untuk 2029) itu terjaga.”
Untuk mengetahui alasan di balik keteguhan Presiden Prabowo Subianto meneruskan program makan bergizi gratis, peneliti Indikator Politik Indonesia, lembaga survei, Bawono Kumoro, mengajak sedikit menengok ke belakang.
Saat memutuskan maju dalam kontestasi pemilihan presiden (pilpres) 2024, Prabowo, bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, telah menjanjikan bahwa kalau mereka menang masyarakat bakal disediakan makan gratis.
Bawono menilai janji makan gratis merupakan “program utama” Prabowo-Gibran yang sangat “dikedepankan serta diandalkan,” di samping menjadi pembeda dari dua calon lainnya (Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar & Ganjar Pranowo-Mahfud MD).
Ketika mengunci keunggulan di pilpres dan diangkat sebagai orang nomor satu di Indonesia, program MBG langsung dikerjakan. Karakter kebijakan ini, Bawono menuturkan, sungguh populis. Dengan kata lain, bisa menyenangkan banyak orang.
Terlepas dari kritik terhadap penerapannya, yang tak jarang masif serta meluas, kebijakan MBG senantiasa dibela rezim. Bagi Prabowo, pembacaan atas MBG tidak sekadar untuk hari ini, melainkan tiga tahun ke depan—atau di sisa masa pemerintahannya.
Kepala Bakom M. Qodari juga menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan karena program tersebut termasuk dalam janji kampanye Presiden Prabowo Subianto pada pilpres.
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” ujar Qodari dalam keterangan Bakom, Rabu (17/06).
