finnews.id – Pemerintah menargetkan sebanyak 97 gedung permanen Sekolah Rakyat mulai beroperasi pada Juli 2026. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan pembangunan sekolah saat ini tengah berlangsung di berbagai daerah.
“Di 97 titik sekarang ini sedang dikerjakan pembangunan gedung Sekolah Rakyat oleh Kementerian Pekerjaan Umum,” ujarnya saat meninjau proyek di Kedung Cowek, Surabaya, Minggu.
Pembangunan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dari total lokasi:
- 67 titik ditargetkan selesai tepat waktu
- Sisanya tetap akan digunakan untuk kegiatan belajar meski belum sepenuhnya rampung
Kapasitas dan Fasilitas
Setiap gedung Sekolah Rakyat dirancang mampu menampung sekitar 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Fasilitas yang disediakan meliputi:
- Asrama
- Perpustakaan
- Laboratorium
- Unit Kesehatan Sekolah (UKS)
- Sarana kegiatan ekstrakurikuler
Sistem Penjangkauan Siswa
Menurut Saifullah Yusuf, program ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu anak dari keluarga tidak mampu, termasuk yang berisiko putus sekolah.
Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum. Pemerintah akan melakukan penjangkauan langsung kepada calon siswa yang menjadi prioritas.
“Sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran, kita menjangkau,” kata dia.
Target Nasional
Pemerintah menargetkan setiap kabupaten dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat. Jika tercapai sekitar 500 gedung permanen, kapasitas pendidikan dapat menjangkau lebih dari 500.000 siswa.
Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mendukung pengentasan kemiskinan melalui sektor pendidikan.
Pemerintah daerah turut berperan dalam percepatan pembangunan, salah satunya melalui penyediaan lahan. Pemerintah Kota Surabaya disebut telah memenuhi persyaratan tersebut untuk mendukung program ini.
Pemerintah optimistis program Sekolah Rakyat dapat mulai berjalan pada Juli 2026. Dengan kapasitas besar dan sistem seleksi berbasis penjangkauan, program ini diharapkan mampu meningkatkan akses pendidikan sekaligus menekan angka kemiskinan di Indonesia.
