“Input aspal impor kita harus turun signifikan. Kita punya barangnya, teknologinya ada, tinggal kemauan untuk menjalankan regulasi secara konsisten,” tegas Menteri Dody. Keputusan Menteri (Kepmen) yang akan terbit pada Mei 2026 nanti akan menjadi payung hukum wajib bagi seluruh proyek jalan nasional untuk beralih ke Asbuton.
Waspada! Kualitas Harus Setara Standar Internasional
Meski ambisi ini sangat menggiurkan, para pakar memberikan catatan merah. Mantan Direktur Teknik Bina Marga, Purnomo, mengingatkan bahwa swasembada jangan sampai mengorbankan kualitas jalan. Menurutnya, masalah utama Asbuton selama ini adalah inkonsistensi produk dan mutu yang belum terverifikasi secara masif di skala industri.
“Tanpa standardisasi yang solid dan pengawasan mutu independen, penggunaan campuran 30 persen berisiko menurunkan usia pakai jalan nasional,” kritik Purnomo. Ia menekankan bahwa industri pengolahan di Buton wajib menghasilkan produk dengan spesifikasi teknis yang setara dengan aspal minyak impor agar jalan-jalan kita tetap mulus dan tahan lama.
Menuju Mei 2026: Indonesia Berdaulat Material Jalan
Dengan regulasi yang sedang difinalisasi, Indonesia bersiap memulai babak baru sebagai pemain utama aspal dunia. Mandatori A30 bukan hanya soal aspal, tapi soal kedaulatan industri dan efisiensi devisa. Jika program ini sukses berjalan mulai Mei 2026, Pulau Buton tidak lagi hanya menjadi penonton, melainkan motor penggerak utama pembangunan jalan di seluruh nusantara. (*)
Meta Deskripsi:
Tag:
Long Tail Keywords: program mandatori aspal buton A30 kementerian pu, keunggulan aspal buton untuk jalan nasional, cadangan aspal pulau buton sulawesi tenggara, cara mengurangi impor aspal indonesia, perbandingan aspal minyak dan aspal buton
