finnews.id – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya mengambil langkah berani untuk menyelamatkan ibu kota dari ancaman tenggelam. Dalam upaya menekan laju penurunan muka tanah yang kian mengkhawatirkan, Pemprov DKI kini mewajibkan penggunaan air minum perpipaan bagi seluruh wilayah yang telah terjangkau layanan.
Kebijakan strategis ini disampaikan langsung oleh Pramono Anung dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (13/4/2026). Langkah ini menandai babak baru dalam pengelolaan air bersih di Jakarta yang lebih berkelanjutan.
Penggunaan Air Tanah Harus Dihentikan
Selama puluhan tahun, eksploitasi air tanah yang masif menjadi biang keladi utama amblesnya permukaan tanah di Jakarta. Kebijakan wajib air perpipaan ini hadir dengan tiga misi utama:
- Menekan Eksploitasi: Menghentikan penyedotan air tanah secara ilegal dan berlebihan.
- Keseimbangan Lingkungan: Menjaga struktur tanah agar tidak terus merosot.
- Kesehatan Publik: Menyediakan air yang lebih terjamin kualitas higienisnya dibandingkan air sumur.
“Langkah ini dilakukan untuk menekan eksploitasi air tanah, mengendalikan penurunan muka tanah, serta menjaga lingkungan,” tegas Pramono Anung di hadapan anggota dewan.
Bukan sekadar kewajiban, Pemprov DKI juga tengah memacu program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara transparan. Untuk memastikan distribusi berjalan optimal, pemerintah fokus pada lima langkah modernisasi:
- Modernisasi Jaringan: Memperbarui pipa-pipa tua yang rentan bocor.
- District Metered Area (DMA): Sistem pemetaan wilayah untuk mendeteksi kebocoran secara presisi.
- Penertiban Air Ilegal: Menindak tegas bangunan atau industri yang masih mencuri air tanah.
- Penguatan Pemantauan: Sistem informasi SPAM agar warga bisa memantau layanan secara real-time.
- Tekan NRW: Mengurangi angka kehilangan air bersih (non-revenue water) selama distribusi.
Menyadari keterbatasan air sungai, Jakarta mulai melirik berbagai sumber alternatif guna menjamin pasokan tetap stabil bagi jutaan warganya, antara lain:
- Optimalisasi Embung & Waduk: Menampung air hujan lebih maksimal.
- Desalinasi Air Laut: Mengolah air laut menjadi air tawar (khusus wilayah pesisir).
- Water Recycle: Pemanfaatan kembali air olahan yang telah melalui proses purifikasi.
- Kerja Sama Lintas Daerah: Memperkuat pasokan air baku dari wilayah penyangga Jakarta.
Tarif Ramah Kantong
Satu hal yang menjadi perhatian utama masyarakat adalah biaya. Pemprov DKI menjamin bahwa kebijakan tarif akan tetap terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Skema subsidi tetap disiapkan agar peralihan dari air tanah ke air perpipaan tidak memberatkan ekonomi rumah tangga.
Jakarta sedang berpacu dengan waktu. Kebijakan wajib air perpipaan ini bukan sekadar urusan teknis distribusi air, melainkan upaya penyelamatan masa depan Jakarta agar tetap bisa berdiri tegak di tengah ancaman krisis lingkungan.
