Akses menuju rumah jabatan kini tertutup rapat bagi siapa pun. Pintu gerbang utama dijaga ketat oleh personel Satpol PP setempat. Suasana sunyi di Pendopo seolah menyimpan rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan sang orang nomor satu di Tulungagung tersebut.
Belasan Orang Digelandang ke Jakarta, Bupati Diperiksa Intensif
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi resmi mengenai progres penanganan kasus ini. Ternyata, jumlah yang diamankan tidak sedikit. Dari total 18 orang yang diperiksa dan diamankan di wilayah Jawa Timur, sebanyak 13 orang di antaranya harus terbang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih.
Bupati Gatut Sunu Wibowo sendiri sudah tiba di markas KPK sejak Sabtu pagi pukul 06.50 WIB. “Bupati langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar Budi melalui pesan singkat. Namun, ia tidak sendirian. Sebanyak 11 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan satu orang pihak swasta turut menyusul dalam rombongan evakuasi tahap kedua dan ketiga pada siang harinya.
Barang Bukti Uang Tunai Disita: Siapa Saja yang Terlibat?
KPK tidak hanya membawa orang, tapi juga mengamankan sejumlah barang bukti kuat. Salah satu yang paling mencolok adalah temuan uang tunai. Meski jumlah pastinya belum diungkap ke publik, uang ini diduga kuat merupakan bagian dari komitmen fee terkait proyek atau perizinan di wilayah Tulungagung. Kehadiran pihak swasta dalam daftar orang yang dibawa ke Jakarta memperkuat dugaan adanya transaksi suap antara penyelenggara negara dan pengusaha.
Kasus ini tentu menjadi pukulan telak bagi tata kelola pemerintahan di Jawa Timur. Masyarakat kini menunggu kepastian status hukum dari para pihak yang diamankan. Apakah Bupati Gatut Sunu akan segera mengenakan rompi oranye? KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status tersangka bagi mereka yang terlibat dalam aksi korupsi berjamaah ini.
Bagi kamu warga Tulungagung atau pengamat kebijakan publik, kejadian ini adalah pengingat bahwa pengawasan terhadap anggaran infrastruktur di Dinas PUPR harus semakin diperketat. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya untuk memperbaiki jalan dan saluran air justru masuk ke kantong pribadi oknum pejabat. (*)
