finnews.id – Kabar mengejutkan kembali mengguncang Jawa Timur! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja melakukan aksi senyap yang bikin bulu kuduk para pejabat merinding. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat malam (10/4/2026). Efek dominonya luar biasa; mulai dari kantor dinas hingga rumah jabatan kini dalam penguasaan ketat tim penyidik lembaga antirasuah tersebut.
Isu ini mendadak viral setelah video singkat berdurasi 37 detik tersebar luas di media sosial. Video tersebut memperlihatkan suasana mencekam di gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung yang kini penuh dengan garis segel merah. Jika kamu mengira ini hanya pemeriksaan biasa, kamu salah besar. Skala penangkapan ini melibatkan belasan orang dan barang bukti uang tunai yang jumlahnya masih dalam penghitungan.
Dinas PUPR “Lumpuh”: Empat Ruangan Strategis Disegel KPK
Aktivitas di Dinas PUPR Tulungagung dipastikan terganggu total. Berdasarkan pantauan dari unggahan akun @Tulungagung Eksis, tim penyidik KPK langsung menggembok dan memasang segel berwarna merah menyala di sejumlah ruangan vital. Segel tersebut bertuliskan “dalam pengawasan KPK” lengkap dengan peringatan keras: “dilarang merusak segel ini tanpa seizin penyelidik KPK”.
Setidaknya ada empat titik utama yang kini tak boleh dimasuki siapa pun, yaitu:
- Ruang Bidang Sumber Daya Air (SDA)
- Ruang Bidang Bina Marga
- Ruang Staf Administrasi Bina Marga
- Ruang Kepala Dinas PUPR Tulungagung
Penyegelan ini mengindikasikan bahwa tim KPK tengah memburu dokumen-dokumen penting terkait proyek infrastruktur yang diduga menjadi bancakan korupsi. Seorang petugas jaga di lokasi pun membenarkan adanya aksi penguncian paksa tersebut. “Iya, ada yang disegel di dalam,” ungkapnya singkat dengan raut wajah tegang.
Rumah Dinas Bupati Tertutup Rapat, Satpol PP Siaga Satu
Tak hanya kantor dinas, KPK juga melebarkan jangkauan ke pusat kekuasaan daerah. Rumah dinas Bupati Tulungagung yang berlokasi di kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaningrum tak luput dari bidikan. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa ruangan di dalam kediaman resmi tersebut juga sudah dipasangi stiker penyegelan merah.
Akses menuju rumah jabatan kini tertutup rapat bagi siapa pun. Pintu gerbang utama dijaga ketat oleh personel Satpol PP setempat. Suasana sunyi di Pendopo seolah menyimpan rahasia besar tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik penangkapan sang orang nomor satu di Tulungagung tersebut.
Belasan Orang Digelandang ke Jakarta, Bupati Diperiksa Intensif
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan konfirmasi resmi mengenai progres penanganan kasus ini. Ternyata, jumlah yang diamankan tidak sedikit. Dari total 18 orang yang diperiksa dan diamankan di wilayah Jawa Timur, sebanyak 13 orang di antaranya harus terbang ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Gedung Merah Putih.
Bupati Gatut Sunu Wibowo sendiri sudah tiba di markas KPK sejak Sabtu pagi pukul 06.50 WIB. “Bupati langsung dilakukan pemeriksaan intensif,” ujar Budi melalui pesan singkat. Namun, ia tidak sendirian. Sebanyak 11 orang dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung dan satu orang pihak swasta turut menyusul dalam rombongan evakuasi tahap kedua dan ketiga pada siang harinya.
Barang Bukti Uang Tunai Disita: Siapa Saja yang Terlibat?
KPK tidak hanya membawa orang, tapi juga mengamankan sejumlah barang bukti kuat. Salah satu yang paling mencolok adalah temuan uang tunai. Meski jumlah pastinya belum diungkap ke publik, uang ini diduga kuat merupakan bagian dari komitmen fee terkait proyek atau perizinan di wilayah Tulungagung. Kehadiran pihak swasta dalam daftar orang yang dibawa ke Jakarta memperkuat dugaan adanya transaksi suap antara penyelenggara negara dan pengusaha.
Kasus ini tentu menjadi pukulan telak bagi tata kelola pemerintahan di Jawa Timur. Masyarakat kini menunggu kepastian status hukum dari para pihak yang diamankan. Apakah Bupati Gatut Sunu akan segera mengenakan rompi oranye? KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status tersangka bagi mereka yang terlibat dalam aksi korupsi berjamaah ini.
Bagi kamu warga Tulungagung atau pengamat kebijakan publik, kejadian ini adalah pengingat bahwa pengawasan terhadap anggaran infrastruktur di Dinas PUPR harus semakin diperketat. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya untuk memperbaiki jalan dan saluran air justru masuk ke kantong pribadi oknum pejabat. (*)
