finnews.id – Iran menyatakan telah merumuskan posisi dan tuntutannya terkait usulan gencatan senjata terbaru yang disampaikan melalui jalur perantara. Pemerintah Iran menegaskan bahwa proses negosiasi tidak bisa berjalan di bawah tekanan atau ancaman.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan Teheran telah menyusun serangkaian persyaratan berdasarkan kepentingan nasional. Ia juga menegaskan bahwa tuntutan dari Amerika Serikat sebelumnya, termasuk rencana 15 poin, ditolak karena dianggap “berlebihan.”
“Iran tidak ragu untuk secara jelas menyatakan apa yang dianggapnya sebagai tuntutan yang sah dan hal itu tidak boleh diartikan sebagai tanda kompromi, tetapi lebih sebagai cerminan kepercayaan diri dalam mempertahankan posisinya,” kata Baghaei dalam konferensi pers, Senin, 6 April 2026, dikutip Al Arabiya.
Ia menambahkan, “Kami telah merumuskan tanggapan kami sendiri” dan akan mengumumkan detailnya pada waktunya.
Iran Tolak Negosiasi di Bawah Ancaman
Dalam pernyataannya, Baghaei menegaskan bahwa Iran menolak pendekatan ultimatum dalam diplomasi. Menurutnya, negosiasi tidak seharusnya disertai ancaman atau tekanan yang mengarah pada kejahatan perang.
Sikap ini menunjukkan bahwa Iran ingin mempertahankan posisi tawarnya dalam setiap pembahasan gencatan senjata dengan Amerika Serikat.
Selat Hormuz Jadi Kartu Tawar Strategis
Situasi semakin kompleks setelah Iran merespons serangan AS dan Israel pada Februari dengan menutup Selat Hormuz. Jalur ini merupakan salah satu rute utama distribusi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam dunia.
Langkah tersebut memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi global sekaligus memperkuat posisi Iran dalam negosiasi. Hingga kini, Iran menunjukkan keengganan untuk membuka kembali jalur tersebut tanpa kesepakatan yang menguntungkan.
Seorang pejabat senior Iran menyampaikan kepada Reuters bahwa negaranya tidak akan membuka Selat Hormuz sebagai bagian dari gencatan senjata sementara. Ia juga menegaskan bahwa Iran tidak akan menerima tenggat waktu atau tekanan dalam mencapai kesepakatan.
