finnews.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa program peningkatan mutu pendidikan pada 2026 tetap berjalan sesuai rencana dengan dukungan tambahan anggaran. Prioritas kebijakan difokuskan pada perbaikan sarana sekolah, pengadaan perangkat teknologi pembelajaran, serta penguatan kesejahteraan dan kapasitas guru di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyampaikan bahwa tambahan dana tersebut tidak akan mengganggu program yang telah disusun sebelumnya.
“Untuk revitalisasi sekolah akan ada penambahan anggaran. Penyediaan IFP juga direncanakan tiga unit per sekolah. Semua masih dalam proses pembahasan,” ujar Suharti di Tangerang Selatan (Tangsel), Senin, 2 Maret 2026.
Dalam aspek kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah menyiapkan alokasi signifikan baik dari pusat maupun daerah. Untuk guru non-ASN, Kemendikdasmen menganggarkan Rp14,1 triliun. Rinciannya meliputi tunjangan profesi sebesar Rp11,58 triliun, tunjangan khusus Rp723,5 miliar, serta insentif Rp1,8 triliun. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2025 yang mencapai Rp12,48 triliun.
Sementara itu, tunjangan bagi guru ASN yang dikelola pemerintah daerah mencapai Rp74,76 triliun, naik dari Rp70,06 triliun pada tahun sebelumnya. Dana tersebut mencakup tunjangan profesi, tunjangan khusus, hingga tambahan penghasilan guru.
“Peningkatan ini bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidik,” kata Suharti.
Adapun rencana penambahan perangkat digital di sekolah sebagai penguatan fasilitas pembelajaran masih dibahas bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Meski belum tercantum dalam DIPA awal, pemerintah membuka peluang adanya penyesuaian anggaran di pertengahan tahun, sebagaimana terjadi pada periode sebelumnya.
Selain itu, salah satu prioritas 2026 adalah perluasan Program Indonesia Pintar (PIP). Program bantuan pendidikan tersebut kini juga menyasar anak usia taman kanak-kanak (TK), dengan target penambahan 888.000 penerima baru.