Menurut Rudy, pemerintah yang baik adalah pemerintah yang mau mendengar dan berani mengambil keputusan yang bijak.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyarankan Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud untuk meninjau ulang rencana pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan saran tersebut diberikan karena rencana pengadaan mobil mewah tersebut bertentangan dengan prinsip efisiensi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga mengaku tengah mengikuti isu pemberitaan tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengingatkan agar setiap pemerintah daerah menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
Sementara itu, Rudy Mas’ud sempat mengaku belum menerima mobil dinas seharga Rp8,5 miliar yang sedang menjadi polemik saat ini.
Rudy bilang sampai saat ini masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan dinas.
Rudy menyatakan mobil dinas baru nanti akan digunakan untuk menunjang kegiatan kepala daerah, terlebih mengingat posisi Kalimantan Timur sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) sehingga membuat mobilitas kepala daerah banyak menyambut tamu.
