finnews.id – PBB menyampaikan keprihatinan serius terhadap peningkatan retorika bernuansa militer yang muncul terkait situasi di Iran. Juru bicara Sekretaris-Jenderal PBB, Stéphane Dujarric, mengatakan bahwa PBB mengikuti dengan cermat perkembangan tersebut dan menganggap retorika semacam itu berpotensi memperburuk ketegangan serta mengancam stabilitas regional. Menurutnya, seluruh negara anggota harus memprioritaskan diplomasi ketimbang retorika militer untuk meredakan krisis.
“Tentu saja, kami sangat khawatir dengan meningkatnya retorika bernada militeristik yang kita lihat sedang terjadi terkait situasi di Iran,” ujar Stephane Dujarric, juru bicara sekretaris jenderal PBB, menjawab pertanyaan Xinhua dalam sebuah taklimat haria, Selasa.
PBB mengingatkan semua negara anggota bahwa mereka memiliki tanggung jawab berdasarkan Piagam PBB untuk menyelesaikan sengketa melalui negosiasi damai, hukum internasional, dan jalur diplomatik saja, bukan melalui ancaman atau aksi yang memperburuk ketegangan.
“Sangat penting bagi seluruh negara anggota (PBB) untuk mendorong diplomasi, bukan retorika militer,” tuturnya.
Konteks situasi Iran saat ini:
Retorika militer yang dikhawatirkan PBB tidak terlepas dari pernyataan beberapa pejabat Amerika Serikat yang dianggap provokatif oleh Iran.
Sejumlah aksi demonstrasi besar di Iran terkait masalah ekonomi dan sosial turut menjadi bagian dari latar politik yang memperumit situasi.
Pemerintah Iran—melalui Duta Besarnya di PBB—meminta Sekjen dan Dewan Keamanan PBB untuk mengecam Amerika Serikat atas “hasutan kekerasan” dan ancaman penggunaan kekuatan terhadap negaranya.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Selasa mengatakan telah membatalkan “semua pertemuan” dengan para pejabat Iran, sehari setelah dirinya mengumumkan bahwa setiap negara yang berbisnis dengan Iran akan dikenai tarif 25 persen untuk setiap bisnis yang dilakukan dengan AS.
Sementara itu, Pentagon sedang menyampaikan kepada Trump “opsi-opsi serangan terhadap Iran yang lebih beragam” daripada yang dilaporkan sebelumnya, seperti dilansir The New York Times pada Senin (12/1).
Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera pada Senin yang sama mengatakan bahwa negaranya siap untuk berperang, tetapi tetap terbuka untuk berdialog, setelah Trump mengatakan militer AS sedang mempertimbangkan “opsi yang sangat kuat” terkait Iran.
Retorika semacam itu berimplikasi besar terhadap perlindungan warga sipil, hak asasi manusia, serta stabilitas regional. Komisaris Hak Asasi Manusia PBB sebelumnya juga telah menyoroti dampak destruktif dari eskalasi perang antara negara-negara di kawasan, termasuk korban sipil dan kerusakan infrastruktur, yang dipicu oleh konflik bersenjata antara pihak terkait seperti Israel dan Iran.
